Debat Perdana Bahas Hukum, Tim Prabowo: Kubu Sebelah Akan Gelagapan
Selasa, 08 Januari 2019 - 17:54 WIB
Debat Perdana Bahas Hukum, Tim Prabowo: Kubu Sebelah Akan Gelagapan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Kamis 17 Januari 2019. Temanya adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), terorisme dan korupsi.
Mengenai hal tersebut, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai tema debat perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden akan memberatkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
"Kalau di bidang hukum dan HAM, bidang pemberantasan korupsi, dengan terorisme, saya pikir ini berat sekali bagi sebelah (Jokowi-Ma'ruf-red)," kata Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Habiburokhman dalam diskusi bertajuk Kalau Bersih Kenapa Risih, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).(Baca juga: Kubu Jokowi: Penyampaian Visi-Misi Kecil, Kita Ingin Debat Mendalam )
Sebab, menurut dia, kinerja Pemerintah Jokowi di bidang hukum, HAM, terorisme dan korupsi, layak diberikan rapor merah. Salah satu contohnya, kata dia, perkara ujaran kebencian yang menjerat Asma Dewi dan perlakuan penegak hukum terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan politikus Partai NasDem, Viktor Laiskodat.
"Ibu Asma Dewi ini ada konpres terkait dengan Saracen kemudian dibilang sejumlah uang transfer dengan Saracen pada akhirnya divonis yang seolah dipaksakan. Sisi lain kasus Viktor Laiskodat sampai sekarang tidak ada progressnya," kata Habiburokhman.
Menurut dia, penegakan hukum di era Pemerintah Jokowi saat hanya tajam kepada orang yang mengkritik penguasa, namun tumpul kepada orang yang baik dengan kekuasaan.
Dia juga mengingatkan kembali kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga kini belum tuntas.
Menurut dia, penuntasan kasus Novel Baswedan dianggap mempengaruhi indeks persepsi korupsi di era Jokowi.
"Soal tingkat pidana korupsi ini lebih berat lagi untuk petahana berdebat. Bagaimana mungkin indeks persepsi korupsi yang ditargetkan oleh KPK di 50 di tahun 2019 saat ini baru 3.9. Skornya 100 maksimal dan ini sekarang 3.9," kata politikus Partai Gerindra ini.
Kemudian, lanjut dia, radikalisme dan terorisme yang tak kunjung hilang di Indonesia semakin membuat Pemerintah Jokowi mendapat penilaian buruk dari masyarakat.
"Membahas persoalan yang rapornya merah pasti akan menjadi beban moral bagi beliau. Petahana dalam kampanye itu tidak hanya berhadapan dengan lawan politiknya tetapi juga dengan kinerjanya sendiri. Jadi wajar kalau kubu sebelah agak gelagapan di bidang yang ini," tuturnya.
Mengenai hal tersebut, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai tema debat perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden akan memberatkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
"Kalau di bidang hukum dan HAM, bidang pemberantasan korupsi, dengan terorisme, saya pikir ini berat sekali bagi sebelah (Jokowi-Ma'ruf-red)," kata Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Habiburokhman dalam diskusi bertajuk Kalau Bersih Kenapa Risih, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).(Baca juga: Kubu Jokowi: Penyampaian Visi-Misi Kecil, Kita Ingin Debat Mendalam )
Sebab, menurut dia, kinerja Pemerintah Jokowi di bidang hukum, HAM, terorisme dan korupsi, layak diberikan rapor merah. Salah satu contohnya, kata dia, perkara ujaran kebencian yang menjerat Asma Dewi dan perlakuan penegak hukum terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan politikus Partai NasDem, Viktor Laiskodat.
"Ibu Asma Dewi ini ada konpres terkait dengan Saracen kemudian dibilang sejumlah uang transfer dengan Saracen pada akhirnya divonis yang seolah dipaksakan. Sisi lain kasus Viktor Laiskodat sampai sekarang tidak ada progressnya," kata Habiburokhman.
Menurut dia, penegakan hukum di era Pemerintah Jokowi saat hanya tajam kepada orang yang mengkritik penguasa, namun tumpul kepada orang yang baik dengan kekuasaan.
Dia juga mengingatkan kembali kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga kini belum tuntas.
Menurut dia, penuntasan kasus Novel Baswedan dianggap mempengaruhi indeks persepsi korupsi di era Jokowi.
"Soal tingkat pidana korupsi ini lebih berat lagi untuk petahana berdebat. Bagaimana mungkin indeks persepsi korupsi yang ditargetkan oleh KPK di 50 di tahun 2019 saat ini baru 3.9. Skornya 100 maksimal dan ini sekarang 3.9," kata politikus Partai Gerindra ini.
Kemudian, lanjut dia, radikalisme dan terorisme yang tak kunjung hilang di Indonesia semakin membuat Pemerintah Jokowi mendapat penilaian buruk dari masyarakat.
"Membahas persoalan yang rapornya merah pasti akan menjadi beban moral bagi beliau. Petahana dalam kampanye itu tidak hanya berhadapan dengan lawan politiknya tetapi juga dengan kinerjanya sendiri. Jadi wajar kalau kubu sebelah agak gelagapan di bidang yang ini," tuturnya.
(dam)
