Respons Sandiaga Uno Terkait BP Batam
Selasa, 01 Januari 2019 - 16:03 WIB
Respons Sandiaga Uno Terkait BP Batam
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor 02 Sandiaga Uno menilai, rencana peleburan BP Batam sarat dengan muatan politis, sehingga membuat ketidakpastian dalam iklim investasi dan usaha.
Hal ini disampaikan Sandi di rumah Pemenangan Prabowo-Sandi, kemarin, ketika dikonfirmasi menanggapi rencana pemerintah untuk melebur BP Batam dan Pemko Batam.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis. "Ini harus diperhatikan sedetail mungkin. Jangan membuat keputusan yang tidak komperhensif dan holistik," kata Sandi.
"Berarti ada salah pengelolaan ada gagal fokus dari pemerintah dan salah urus dari pemerintah nah ini yang harus diperhatikan," tambahnya.
Sandi juga meminta pemerintah untuk mengundang semua pemangku kepentingan di Batam untuk duduk bersama dan meminta masukan dari semua pihak terkait keputusan yang akan diambil. "Ajak akademisi untuk meminta masukan. Ahli hukum juga. Karena ini ada beberapa undang-undang yang harus diperhatikan," jelasnya. Ada dua undang-undang yang overlaping di sini," ungkapnya.
Sandiaga juga mengkritik pemerintah yang dianggap gagal fokus dan salah dalam pengelolaan kawasan Batam selama ini. Sehingga lima tahun terakhir pertumbuhan Batam menurun drastis. Padahal Batam merupakan gerbang Investasi yang berbatasan langsung dengan Singapura dan tulang punggung perekonomian Provinsi Kepulaan Riau.
"Ada puluhan ribu pengusaha yang menggantungkan nasib tenaga kerja dan investasinya kepada kebijakan pemerintah," tandasnya.
Hal ini disampaikan Sandi di rumah Pemenangan Prabowo-Sandi, kemarin, ketika dikonfirmasi menanggapi rencana pemerintah untuk melebur BP Batam dan Pemko Batam.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis. "Ini harus diperhatikan sedetail mungkin. Jangan membuat keputusan yang tidak komperhensif dan holistik," kata Sandi.
"Berarti ada salah pengelolaan ada gagal fokus dari pemerintah dan salah urus dari pemerintah nah ini yang harus diperhatikan," tambahnya.
Sandi juga meminta pemerintah untuk mengundang semua pemangku kepentingan di Batam untuk duduk bersama dan meminta masukan dari semua pihak terkait keputusan yang akan diambil. "Ajak akademisi untuk meminta masukan. Ahli hukum juga. Karena ini ada beberapa undang-undang yang harus diperhatikan," jelasnya. Ada dua undang-undang yang overlaping di sini," ungkapnya.
Sandiaga juga mengkritik pemerintah yang dianggap gagal fokus dan salah dalam pengelolaan kawasan Batam selama ini. Sehingga lima tahun terakhir pertumbuhan Batam menurun drastis. Padahal Batam merupakan gerbang Investasi yang berbatasan langsung dengan Singapura dan tulang punggung perekonomian Provinsi Kepulaan Riau.
"Ada puluhan ribu pengusaha yang menggantungkan nasib tenaga kerja dan investasinya kepada kebijakan pemerintah," tandasnya.
(maf)
