Koalisi Prabowo-Sandi Pantau Penanganan Kasus Penembakan di Papua

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan aktif dalam memantau kasus penembakan warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, awal Desember lalu.

Dasco mengatakan, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 kasus tersebut dapat dikategorikan pelanggaran HAM serius karena korbannya adalah masyarakat sipil dan aparat. Pelakunya adalah kelompok orang yang terstruktur dan memiliki senjata.

"Komnas HAM harus bersikap proaktif dalam melakukan pemantauan kasus penembakan warga sipil oleh KKB (kelompok kriminal bersenjata) di Nduga Papua 3 Desember lalu," kata Juru Bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco dalam keterangan tertulis, Senin (24/12/2018).(Baca juga: Sadis! 31 Pekerja Dibantai OPM di Nduga, Papua )
Meskipun Komnas HAM menyatakan sudah membentuk Tim Pencari Fakta, kata dia, hingga saat ini tidak jelas apa yang dilakukan oleh tim pencari fakta tersebut.

"Yang terpenting hingga saat ini tidak terdengar jelas pernyataan Komnas HAM bahwa kasus Nduga tersebut adalah pelanggaran HAM serius," tutu anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra ini.

Kasus Nduga sudah hampir satu bulan terjadi. BPN Prabowo-Sandi berharap agar Komnas HAM bisa bergerak cepat melakukan pemantauan dan memastikan penegakan hukum bisa benar-benar berjalan.
Menurut dia, pelaku penembakan adalah pelanggar HAM yang harus ditangkap untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
"Komnas HAM harus membuktikan dalam hal penegakan HAM mereka tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih, siapa pun pelaku pelanggaran HAM harus ditindak tegas," tuturnya. (Baca juga: Komnas HAM: Proses Kasus Penembakan Papua Secara Transparan )