Pengamanan Natal Gambaran Kesiapan Polri Hadapi Pemilu 2019
Minggu, 23 Desember 2018 - 21:18 WIB
Pengamanan Natal Gambaran Kesiapan Polri Hadapi Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Pengamanan Natal 2018 dan perayaan Tahun Baru bisa menjadi gambaran kesiapan Polri dalam menjaga Pemilu serentak 2019. Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini dianggap sangat krusial.
Hal ini mengingat pelaksanaan Pemilu serentak akan berlangsung pada April 2019. “Aman tidaknya perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini akan memberikan gambaran kesiapan Polri meredam gangguan saat Pilpres yang tinggal hitungan bulan saja. Terlebih Pemilu serentak masih berpotensi munculnya penggunaan SARA yang menimbulkan disharmonisasi,” kata anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam siaran persnya, Minggu (23/12/2018).
Sahroni mengingatkan Polri tak boleh lengah dalam pengamanan Natal dan tahun baru, khususnya terhadap aksi teror. Pelaku yang mencoba merusak tatanan harmonis kerukunan umat beragama dengan aksi bom di gereja ataupun tempat lain saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru harus ditindak tegas.
Ia juga meminta Polri mencermati dan menganalisa rangkaian teror bom yang terjadi tahun ini. Seperti lima bom yang diledakkan di Surabaya oleh para pelaku teror pada 13-14 Mei 2018 lalu.
“Jangan lengah terhadap aksi teror. Saya yakin Polri telah melakukan pemetaan dengan baik dan mampu mengamankan potensi gangguan yang akan muncul,” pesan Sahroni berharap peristiwa bom di gereja saat malam Natal di tahun 2000 lalu tak terulang.
Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebanyak 94.946 personel Polri disiagakan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan dibuat dalam skema prioritas satu dan prioritas dua. Total kekuatan untuk Polda yang masuk prioritas satu sebanyak 69.080 personel. Sementara 1/3 personel Polri dikerahkan untuk pengamanan Polda berkategori prioritas dua.
Polda yang termasuk prioritas satu yakni Polda Sumatera Utara, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, NTT, dan Papua. Sementara 21 polda kategori prioritas dua diantaranya Polda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
“Dengan objek pengamanan sebanyak 57.946 lokasi dengan fokus terbesar tempat ibadah, pengamanan bersinergi dengan TNI, pemda, ormas, dan stakeholder terkait,” tuturnya.
Hal ini mengingat pelaksanaan Pemilu serentak akan berlangsung pada April 2019. “Aman tidaknya perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini akan memberikan gambaran kesiapan Polri meredam gangguan saat Pilpres yang tinggal hitungan bulan saja. Terlebih Pemilu serentak masih berpotensi munculnya penggunaan SARA yang menimbulkan disharmonisasi,” kata anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam siaran persnya, Minggu (23/12/2018).
Sahroni mengingatkan Polri tak boleh lengah dalam pengamanan Natal dan tahun baru, khususnya terhadap aksi teror. Pelaku yang mencoba merusak tatanan harmonis kerukunan umat beragama dengan aksi bom di gereja ataupun tempat lain saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru harus ditindak tegas.
Ia juga meminta Polri mencermati dan menganalisa rangkaian teror bom yang terjadi tahun ini. Seperti lima bom yang diledakkan di Surabaya oleh para pelaku teror pada 13-14 Mei 2018 lalu.
“Jangan lengah terhadap aksi teror. Saya yakin Polri telah melakukan pemetaan dengan baik dan mampu mengamankan potensi gangguan yang akan muncul,” pesan Sahroni berharap peristiwa bom di gereja saat malam Natal di tahun 2000 lalu tak terulang.
Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebanyak 94.946 personel Polri disiagakan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan dibuat dalam skema prioritas satu dan prioritas dua. Total kekuatan untuk Polda yang masuk prioritas satu sebanyak 69.080 personel. Sementara 1/3 personel Polri dikerahkan untuk pengamanan Polda berkategori prioritas dua.
Polda yang termasuk prioritas satu yakni Polda Sumatera Utara, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, NTT, dan Papua. Sementara 21 polda kategori prioritas dua diantaranya Polda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
“Dengan objek pengamanan sebanyak 57.946 lokasi dengan fokus terbesar tempat ibadah, pengamanan bersinergi dengan TNI, pemda, ormas, dan stakeholder terkait,” tuturnya.
(poe)
