Pernyataan JK Soal Muslim Uighur Bikin Kecewa Kubu Prabowo-Sandi
Kamis, 20 Desember 2018 - 12:42 WIB
Pernyataan JK Soal Muslim Uighur Bikin Kecewa Kubu Prabowo-Sandi
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengakui Pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri China terkait etnis Uighur membuat kecewa Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terlebih, sikap netral Pemerintah Indonesia itu ditengarai akibat adanya tekanan kebijakan hutang luar negeri dari Pemerintah China.
"Membuat kecewa siapapun, terutama kita sebagai umat muslim dunia," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/12/2018).
Maka itu, Koalisi Indonesia Adil Makmur mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas atas berbagai tekanan, tindakan diskriminatif dan ketidakadilan yang diterima etnis minoritas muslim Uighur dari Pemerintah China.
"Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sikap tegas Indonesia harusnya bisa memberikan tekanan kepada Pemerintah China untuk menghentikan berbagai tindakan diskriminatif terhadap masyarakat etnis Uighur," jelasnya.
Dia menjelaskan kepedulian pihaknya kepada etnis Uighur bukan semata mengenai agama, bukan pula mengenai batas-batas kedaulatan negara. Namun, kata dia, karena persoalan itu tentang kemanusiaan yang segala ketentuannya telah diatur dan disepakati bersama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Taufan pun mengingatkan pemerintah bahwa dalam UUD 1945, salah satu tujuan bernegara adalah untuk menjaga ketertiban dunia. "Dengan sikap netral dalam masalah diskriminasi terhadap muslim Uighur ini, artinya Pemerintah Indonesia telah melanggar amanat UUD 1945 yang menjadi dasar negara," paparnya.
"Membuat kecewa siapapun, terutama kita sebagai umat muslim dunia," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/12/2018).
Maka itu, Koalisi Indonesia Adil Makmur mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas atas berbagai tekanan, tindakan diskriminatif dan ketidakadilan yang diterima etnis minoritas muslim Uighur dari Pemerintah China.
"Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sikap tegas Indonesia harusnya bisa memberikan tekanan kepada Pemerintah China untuk menghentikan berbagai tindakan diskriminatif terhadap masyarakat etnis Uighur," jelasnya.
Dia menjelaskan kepedulian pihaknya kepada etnis Uighur bukan semata mengenai agama, bukan pula mengenai batas-batas kedaulatan negara. Namun, kata dia, karena persoalan itu tentang kemanusiaan yang segala ketentuannya telah diatur dan disepakati bersama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Taufan pun mengingatkan pemerintah bahwa dalam UUD 1945, salah satu tujuan bernegara adalah untuk menjaga ketertiban dunia. "Dengan sikap netral dalam masalah diskriminasi terhadap muslim Uighur ini, artinya Pemerintah Indonesia telah melanggar amanat UUD 1945 yang menjadi dasar negara," paparnya.
(kri)
