PDIP Sebut Tak Gunakan Dana Bantuan APBN untuk Kampanye Pemilu 2019
Kamis, 20 Desember 2018 - 09:46 WIB
PDIP Sebut Tak Gunakan Dana Bantuan APBN untuk Kampanye Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP memiliki tradisi gotong royong untuk membiayai kegiatan kampanye yang diaudit secara independen untuk memastikan transparansi penggunaannya. Sehingga, PDIP memilih tak menggunakan dana bantuan APBN untuk kepentingan kampanye Pemilu 2019.
Menurut Hasto, sesuai peruntukannya yang diatur undang-undang, dana bantuan parpol dari APBN itu dipakai untuk pembiayaan pendidikan politik. Berbicara sebelum melaksanakan Safari Politik Kebangsaan IV menyusuri Banten, Hasto mengatakan, PDIP adalah salah satu parpol yang memperkuat lembaga kepemimpinan negara lewat kaderisasi parpol.
"Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tapi juga mengikuti sekolah partai. Itu dana APBN yang dipakai," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (20/12/2018).
Hasto menjelaskan untuk dana kampanye partai yang dipimpin Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu memakai sejumlah sumber. Pertama iuran anggota, ini yang disebut dana gotong royong yang diaudit oleh akuntan publik.
Sumber kedua adalah caleg yang bergotong royong. Dana para caleg itu dikelola sendiri. Cuma semuanya harus dilaporkan kepada partai. "Laporannya kami integrasikan bersama-sama ke KPU," kata Hasto.
Sumber ketiga adalah dana dari DPP PDIP yang diperoleh dengan bergotong royong. Kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ini, gotong royong adalah tradisi partainya.
Sebagai contoh di Pilgub Jawa Tengah, demi memenangkan Cagub Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menyumbang Rp150 juta untuk kampanye pemenangan. Cara itu dibuat agar beban tak dibebankan hanya kepada calon kepala daerah.
"Di pilpres kami juga gotong royong. Contoh kami ke daerah. Safari politik misalnya. Ini kan gotong royong. Di situ itu yang kami kampanyekan adalah Pak Jokowi-KH Ma'ruf juga," pungkasnya.
Menurut Hasto, sesuai peruntukannya yang diatur undang-undang, dana bantuan parpol dari APBN itu dipakai untuk pembiayaan pendidikan politik. Berbicara sebelum melaksanakan Safari Politik Kebangsaan IV menyusuri Banten, Hasto mengatakan, PDIP adalah salah satu parpol yang memperkuat lembaga kepemimpinan negara lewat kaderisasi parpol.
"Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tapi juga mengikuti sekolah partai. Itu dana APBN yang dipakai," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (20/12/2018).
Hasto menjelaskan untuk dana kampanye partai yang dipimpin Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu memakai sejumlah sumber. Pertama iuran anggota, ini yang disebut dana gotong royong yang diaudit oleh akuntan publik.
Sumber kedua adalah caleg yang bergotong royong. Dana para caleg itu dikelola sendiri. Cuma semuanya harus dilaporkan kepada partai. "Laporannya kami integrasikan bersama-sama ke KPU," kata Hasto.
Sumber ketiga adalah dana dari DPP PDIP yang diperoleh dengan bergotong royong. Kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ini, gotong royong adalah tradisi partainya.
Sebagai contoh di Pilgub Jawa Tengah, demi memenangkan Cagub Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menyumbang Rp150 juta untuk kampanye pemenangan. Cara itu dibuat agar beban tak dibebankan hanya kepada calon kepala daerah.
"Di pilpres kami juga gotong royong. Contoh kami ke daerah. Safari politik misalnya. Ini kan gotong royong. Di situ itu yang kami kampanyekan adalah Pak Jokowi-KH Ma'ruf juga," pungkasnya.
(kri)
