DPR Ajak Hindari Narasi Provokatif

JAKARTA - Menjelang penutupan tahun 2018, dinamika politik di dalam negeri belakangan ini cenderung semakin memanas.

Ada sejumlah gerakan atau aksi yang membuat sebagian masyarakat tidak nyaman. Kondusivitas sejumlah daerah pun sempat terganggu akibat manuver politik. Untuk menyejukkan suasana, pimpinan DPR mendorong semua kekuatan politik untuk lebih menahan diri.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, berkampanye sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah merupakan hal yang lumrah dan diperbolehkan. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, lambang negara, atau memprovokasi publik.

“Menuju pelaksanaan pileg dan pilpres tahun 2019, sangat ideal jika semua kekuatan politik lebih mengedepankan program-program yang realistis dan solutif. Para politisi diharapkan bisa menjadi panutan sehingga etika dan moral patut dijunjung tinggi,” tutur politikus yang akrab disapa Bamsoet ini, dalam Refleksi Akhir Tahun 2018 Bersama Pimpinan Lembaga DPR, DPD, dan MPR sekaligus Penetapan Ke pengurusan Baru Koordinatorat Wartawan Parlemen Periode 2018-2020 di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Bamsoet memastikan bahwa stabilitas negara sangat kondusif, baik di pengujung tahun ini maupun sepanjang 2019 mendatang. Lebih dari itu, bersama TNI dan Polri, pemerintah serta DPR juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai.

“Pemilihan ang gota legislatif dan pemilihan presiden tetap akan menjadi pesta demokrasi sekaligus menjadi ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya,” paparnya.

Dijabarkan, aktivitas pemerintah dan DPR yang tetap fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembangunan menjadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif.

Semua elemen masyarakat di semua daerah pun tetap menjalankan aktivitas masing-masing sebagaimana biasanya. “Stabilitas keamanan dan kondusivitas negara terwujud karena TNI, Polri dan semua unsur penegak hukum te tap mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum se bagaimana seharusnya,” katanya.

Menurutnya, memang ada upaya mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada presiden RI. Namun, segala sesuatunya bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan dan maupun penegak hukum.

Terkait maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian, Bamsoet mengatakan bahwa hoaks memang menjadi ancaman nyata dalam masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut data terbaru Divisi Multimedia Humas Mabes Polri, telah termonitor 3.500 berita hoax per hari.

Sedangkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengamankan 18 tersangka dugaan SARA dan ujaran kebencian sepanjang 2018. Senada dengan Bamsoet, Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, di tahun politik ini sangat wajar ketika tensi memanas.

Bahakan, menurutnya, tidak jarang di tahun politik akan terjadi sesuatu yang selalu mengejutkan. “Kalau gak hangat, bukan tahun politik namanya,” tuturnya. Terkait maraknya hoaks, OSO mengatakan bahwa berita hoaks harus dikonter oleh media-media mainstream yang bermoral.

“Karena hoaks itu merugikan rakyat, tidak mendidik rakyat,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum MPR Zulkifli Hasan berharap agar di tahun politik ini media tetap melaksanakan tugasnya sebagai pilar penting demokrasi dan tidak berpihak pada kelompok politik tertentu.

“Saya selalu mengatakan media di mana-mana itu berpihak. Itu terkadang biasa saja, tetapi kalau sudah menjadi tim sukses jadi sulit. Saya kira publik perlu mendapat informasi yang seimbang,” urai Zulkifli. (Abdul Rochim/ Kiswondari)