Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Demiz Dicecar 31 Pertanyaan
Rabu, 12 Desember 2018 - 16:31 WIB
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Demiz Dicecar 31 Pertanyaan
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demiz sapaan akrabnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro terkait dugaan suap izin proyek Meikarta.
Demiz yang menjalani pemeriksaan hampir 5 jam ini mengaku, ditanyai oleh penyidik KPK sebanyak 31 pertanyaan.
"Ditanya siapa nama orang tua, Meikarta, rapat-rapat DKPRD, rekomendasi semuanya. Yang terakhir apakah mendapat tekanan dari pihak ini ya? saya bilang enggak. Tapi seluruh pertanyaan 31 termasuk pertanyaan siapa nama orang tua saya," ujar Demiz saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Dalam hal ini penyidik KPK ingin mendalami rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembangunan Meikarta. Proyek milik Lippo Group itu mendapat izin Pemkab Bekasi berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat memberikan rekomendasi lahan yang dapat digunakan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, pada akhir Desember 2017. Rekomendasi yang diberikan Pemprov Jabar ini berbeda dengan rencana Lippo Group yang hendak membangun Meikarta seluas 500 hektare.
Deddy yang menjabat sebagai Kepala BKPRD ketika itu, menyatakan pemberian rekomendasi tersebut sesuai dengan yang diajukan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
"Ya jadi dari hasil rapat DKPRD berdasarkan dokumen dokumen yang ada juga tentang peraturan tata ruang hasil dari rapat DKPRD ya kita laporin ke Gubernur. Sebelum dikeluarkan rekomendasi. Jadi itu prosedurnya," jelas Demiz.
Pemkab Bekasi telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.
"Jadi sesuai Surat Keputusan Gubernur tahun 1993 yang dijelaskan 84,6 hektare bukan 500 hektare," ungkap Demiz.
Dalam perkara suap izin proyek Meikarta KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group, Taryudi, Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group, Henry Jasmen diduga sebagai pemberi.
Sedangkan, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Nahat MBJ Nahor, Kadis DPMPTSP Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati, Kabid Tata Ruang PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi diduga sebagai penerima.
KPK menduga Pemkab Bekasi telah memuluskan sejumlah perizinan pada fase pertama lahan seluas 84,6 hektare untuk pembanguan Meikarta.
Atas jasanya itu Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga telah menerima fee sebesar Rp13 miliar, tetapi terealisasi hanya sebesar Rp7 miliar melalui sejumlah kepada dinas. Uang tersebut diduga diberikan dari pihak Lippo Group yakni Billy Sindoro bersama sejumlah konsultan Lippo Group.
Demiz yang menjalani pemeriksaan hampir 5 jam ini mengaku, ditanyai oleh penyidik KPK sebanyak 31 pertanyaan.
"Ditanya siapa nama orang tua, Meikarta, rapat-rapat DKPRD, rekomendasi semuanya. Yang terakhir apakah mendapat tekanan dari pihak ini ya? saya bilang enggak. Tapi seluruh pertanyaan 31 termasuk pertanyaan siapa nama orang tua saya," ujar Demiz saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Dalam hal ini penyidik KPK ingin mendalami rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembangunan Meikarta. Proyek milik Lippo Group itu mendapat izin Pemkab Bekasi berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat memberikan rekomendasi lahan yang dapat digunakan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, pada akhir Desember 2017. Rekomendasi yang diberikan Pemprov Jabar ini berbeda dengan rencana Lippo Group yang hendak membangun Meikarta seluas 500 hektare.
Deddy yang menjabat sebagai Kepala BKPRD ketika itu, menyatakan pemberian rekomendasi tersebut sesuai dengan yang diajukan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
"Ya jadi dari hasil rapat DKPRD berdasarkan dokumen dokumen yang ada juga tentang peraturan tata ruang hasil dari rapat DKPRD ya kita laporin ke Gubernur. Sebelum dikeluarkan rekomendasi. Jadi itu prosedurnya," jelas Demiz.
Pemkab Bekasi telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.
"Jadi sesuai Surat Keputusan Gubernur tahun 1993 yang dijelaskan 84,6 hektare bukan 500 hektare," ungkap Demiz.
Dalam perkara suap izin proyek Meikarta KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group, Taryudi, Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group, Henry Jasmen diduga sebagai pemberi.
Sedangkan, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Nahat MBJ Nahor, Kadis DPMPTSP Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati, Kabid Tata Ruang PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi diduga sebagai penerima.
KPK menduga Pemkab Bekasi telah memuluskan sejumlah perizinan pada fase pertama lahan seluas 84,6 hektare untuk pembanguan Meikarta.
Atas jasanya itu Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga telah menerima fee sebesar Rp13 miliar, tetapi terealisasi hanya sebesar Rp7 miliar melalui sejumlah kepada dinas. Uang tersebut diduga diberikan dari pihak Lippo Group yakni Billy Sindoro bersama sejumlah konsultan Lippo Group.
(maf)
