Jual Beli Blangko E-KTP, Tim Prabowo-Sandi Dorong Transparansi
Jum'at, 07 Desember 2018 - 14:46 WIB
Jual Beli Blangko E-KTP, Tim Prabowo-Sandi Dorong Transparansi
A
A
A
JAKARTA - Praktik jual beli blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) disoroti kubu Prabowo-Sandi. Koalisi Indonesia Adil Makmur itu menilai, pemerintah gagal memahami bahwa KTP adalah nyawa bagi rakyat.
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengatakan, ada kredibilitas dan reputasi seseorang dalam KTP. Sehingga, kehidupan seseorang bisa hancur jika KTP itu dipalsukan dan disalahgunakan.
"Siapa kini yang bisa menjamin tidak ada lebih banyak lagi blangko kosong yang jatuh ke tangan orang yang berniat jahat? Bisa saja lalu digunakan untuk melakukan kejahatan finansial dan perbankan, atau kejahatan-kejahatan lain," ujar politikus Partai Gerindra ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/12/2018).
Sebab, keamanan keseluruhan sistem e-KTP adalah utama dan tidak bisa ditawar. Sehingga, pemerintah diminta segera memaparkan rencananya untuk memperbaiki program e-KTP yang sering diliputi oleh masalah itu.
Dia menambahkan, ada banyak potensi kerugian yang akan timbul akibat pemalsuan e-KTP. Tidak hanya terkait dengan isu politik, hukum dan demokrasi saja, namun juga terkait erat dengan isu ekonomi dan bisnis.
Dia memperkirakan, setiap 1.000 jumlah pemalsuan e-KTP yang berhasil dilakukan, kerugian ekonomi yang ditanggung dunia usaha kira-kira setara dengan satu miliar rupiah per-tahun.
Kerugian itu bisa lebih besar lagi jika dugaan bahwa e-KTP palsu ini juga ternyata digunakan oleh para tenaga kerja asing dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia bisa dibuktikan.
"Setiap 1.000 warga negara asing (WNA) yang bekerja dan berusaha di Indonesia secara ilegal bisa mengurangi penerimaan yang seharusnya dinikmati oleh pekerja dan pengusaha lokal sebesar seratus miliar rupiah per-tahun," katanya.
Maka itu, dia mendorong adanya perbaikan sistem, transparansi dan audit menyeluruh. Tiga hal itu dinilai harus segera dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menjaga dan melindungi data dan privasi rakyatnya.
"Dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, keamanan sistem e-KTP tersebut semakin relevan dan penting. Rakyat menanti keberpihakan aparatur dan birokrasi terhadap kepentingan negara, yaitu penyelenggaraan demokrasi yang bersih, adil dan jujur," pungkasnya.
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengatakan, ada kredibilitas dan reputasi seseorang dalam KTP. Sehingga, kehidupan seseorang bisa hancur jika KTP itu dipalsukan dan disalahgunakan.
"Siapa kini yang bisa menjamin tidak ada lebih banyak lagi blangko kosong yang jatuh ke tangan orang yang berniat jahat? Bisa saja lalu digunakan untuk melakukan kejahatan finansial dan perbankan, atau kejahatan-kejahatan lain," ujar politikus Partai Gerindra ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/12/2018).
Sebab, keamanan keseluruhan sistem e-KTP adalah utama dan tidak bisa ditawar. Sehingga, pemerintah diminta segera memaparkan rencananya untuk memperbaiki program e-KTP yang sering diliputi oleh masalah itu.
Dia menambahkan, ada banyak potensi kerugian yang akan timbul akibat pemalsuan e-KTP. Tidak hanya terkait dengan isu politik, hukum dan demokrasi saja, namun juga terkait erat dengan isu ekonomi dan bisnis.
Dia memperkirakan, setiap 1.000 jumlah pemalsuan e-KTP yang berhasil dilakukan, kerugian ekonomi yang ditanggung dunia usaha kira-kira setara dengan satu miliar rupiah per-tahun.
Kerugian itu bisa lebih besar lagi jika dugaan bahwa e-KTP palsu ini juga ternyata digunakan oleh para tenaga kerja asing dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia bisa dibuktikan.
"Setiap 1.000 warga negara asing (WNA) yang bekerja dan berusaha di Indonesia secara ilegal bisa mengurangi penerimaan yang seharusnya dinikmati oleh pekerja dan pengusaha lokal sebesar seratus miliar rupiah per-tahun," katanya.
Maka itu, dia mendorong adanya perbaikan sistem, transparansi dan audit menyeluruh. Tiga hal itu dinilai harus segera dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menjaga dan melindungi data dan privasi rakyatnya.
"Dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, keamanan sistem e-KTP tersebut semakin relevan dan penting. Rakyat menanti keberpihakan aparatur dan birokrasi terhadap kepentingan negara, yaitu penyelenggaraan demokrasi yang bersih, adil dan jujur," pungkasnya.
(maf)
