Bertemu Presiden, PGRI Tanya Nasib Tenaga Honorer

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyinggung soal nasib tenaga honorer saat pertemuan pengurus PGRI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

PGRI menilai payung hukum PP terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) terlalu umum, sehingga perlu adanya payung hukum yang lebih khusus.

"Terkait honorer, kami mohon hal itu kan terlalu umum ya di PP P3K. Perjanjian kerja cukup satu kali saja, ditesnya sesama honorer itu dan diberi penghargaan untuk yang lebih lama mengabdi yang berdedikasi," kata Unifah.

Unifah Rosyidi mengatakan pihaknya memberikan masukan tentang pembangunan SDM ke depan. "Beliau mengatakan sangat fokus pada penanganan SDM, dan akan dibicarakan khusus soal tanggapan kami. PGRI juga akan dilibatkan. Dengan demikian, beliau akan meminta kementerian terkait untuk bersama-sama PGRI menindaklanjuti usulan ini," katanya.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Kami ingin diberikan pemikiran dan rekomendasi-rekomendasi apa yang harus kita kerjakan dalam jumlah yang besar dalam melompatkan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Saya meyakini hal ini menjadi kunci bagi pembangunan sumber daya manusia yang ada di negara kita," kata Jokowi.