Komnas HAM: Proses Kasus Penembakan di Papua Secara Transparan
Rabu, 05 Desember 2018 - 12:59 WIB
Komnas HAM: Proses Kasus Penembakan di Papua Secara Transparan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar aparat penegak hukum untuk memproses secara transparan terkait peristiwa penembakan yang menewaskan puluhan orang di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
"Kami mendorong betul partisipasi aktif dalam penegakan hukum, supaya penegak hukum memproses ini secara transparan dan adil bagi korban," ujar Koordinator Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Rabu (5/12/2018).
Menurut Beka, membawa keadilan bagi korban penembakan di Papua sangat penting. Terlebih penjatuhan sanksi terhadap pelaku penembakan harus jelas dan adil.
"Kalo misalnya penembakan ini adalah kriminal saya rasa aparat penegak hukum harus memproses itu sampai ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman seadil-adilnya pada pelaku," jelas Beka.
Komnas HAM, kata Beka, juga turut mencari data dan fakta terkait kasus penembakan ini. Pihaknya akan mewawancarai masyarakat hingga DPRD agar datanya tidak sepihak.
Karena selama ini Komnas HAM hanya mendapatkan data dari aparat penegak hukum saja.
"Berdasarkan keputusan sidang paripurna akan mengadakan studi yang kompreshensif bagaimana soslusi untuk Papua. Bagaimana aspek misalnya dari pendekatan keamanannya, dari pemenuhan aspek HAM, baik sipil, hak sipil politik, ekonomi, sosial budaya," ungkapnya.
"Dan bagaimana pelibatan masyarakat Papua dalam mencari solusi bersama. Supaya solusi itu tidak hanya datang dari Jakarta saja. Tapi jugaharus melibatkan masyarakat Papua. Sehingga dalan porsi yang seimbang. Karena itu akan memberikan rasa aman," tutupnya.
"Kami mendorong betul partisipasi aktif dalam penegakan hukum, supaya penegak hukum memproses ini secara transparan dan adil bagi korban," ujar Koordinator Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Rabu (5/12/2018).
Menurut Beka, membawa keadilan bagi korban penembakan di Papua sangat penting. Terlebih penjatuhan sanksi terhadap pelaku penembakan harus jelas dan adil.
"Kalo misalnya penembakan ini adalah kriminal saya rasa aparat penegak hukum harus memproses itu sampai ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman seadil-adilnya pada pelaku," jelas Beka.
Komnas HAM, kata Beka, juga turut mencari data dan fakta terkait kasus penembakan ini. Pihaknya akan mewawancarai masyarakat hingga DPRD agar datanya tidak sepihak.
Karena selama ini Komnas HAM hanya mendapatkan data dari aparat penegak hukum saja.
"Berdasarkan keputusan sidang paripurna akan mengadakan studi yang kompreshensif bagaimana soslusi untuk Papua. Bagaimana aspek misalnya dari pendekatan keamanannya, dari pemenuhan aspek HAM, baik sipil, hak sipil politik, ekonomi, sosial budaya," ungkapnya.
"Dan bagaimana pelibatan masyarakat Papua dalam mencari solusi bersama. Supaya solusi itu tidak hanya datang dari Jakarta saja. Tapi jugaharus melibatkan masyarakat Papua. Sehingga dalan porsi yang seimbang. Karena itu akan memberikan rasa aman," tutupnya.
(pur)
