Modernisasi Alutsista, Polairud Wajib Tekan Kejahatan di Perairan
Selasa, 04 Desember 2018 - 05:28 WIB
Modernisasi Alutsista, Polairud Wajib Tekan Kejahatan di Perairan
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR mendukung modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista)di Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud) untuk menjaga keamanan perairan dan udara Indonesia. Modernisasi alutsista dipandang harus mampu dibuktikan Korps Polairud dengan semakin minimnya kejahatan di wilayah perairan Indonesia di masa mendatang.
Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, para pelaku kejahatan di perairan, tak hanya mengembangkan modus dengan melibatkan nelayan tradisional sebagai penyamaran, namun juga alat yang lebih canggih, seperti telekomunikasi misalnya. Banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai Indonesia juga menjadi kendala tersendiri dalam hal pengawasan.
Dengan modernisasi alutsista, termasuk penambahan armada diharapkannya dapat memaksimalkan pengawasan kejahatan di perairan Indonesia. “Para pelaku kejahatan selain terus mempercanggih modusnya juga mengembangkan alat yang digunakan, salah satunya tentu telekomunikasi. Mereka juga memanfaatkan banyaknya celah berupa dermaga kecil atau biasa disebut jalur tikus yang tersebar di Indonesia,” kata Sahroni dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews melalui pesan elektronik, Selasa (4/11/2018).
Sahroni berharap dengan penambahan armada berupa 23 kapal dan pesawat serta helikopter membuat pengawasan di perairan semakin maksimal. Sehingga penyelundupan baik ke dalam ataupun keluar negara dapat terus ditekan.
Pria yang kembali maju menjadi Caleg DPR dari Dapil Jakarta III ini menekankan pentingnya sinergitas antara stakeholder di perairan, di antaranya dengan Bakamla, TNI Al, Bea Cukai. Selain penyelundupan berbagai sumber daya alam Indonesia ke luar negeri, kejahatan lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah penyelundupan narkoba, senjata hingga pengiriman TKI ilegal.
“Di samping ilegal fishing, ilegal loging, penyelundupan berbagai hasil laut, bahan bakar ilegal dan TKI ilegal, Polairud harus mewaspadai dan memaksimalkan pengawasan narkoba ataupun senjata ke Indonesia. Pesan Kapolri mengenai pemberdayaan nelayan untuk membantu pengawasan harus benar-benar dijalankan dengan baik,” tuturnya.Sebelumnya, pada Senin, 3 Desember 2018 kemarin di sela-sela syukuran peringatan HUT Polairud ke-68 Tahun 2018 di Pangkalan Polairud Korpolairud Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara simbolis meresmikan alutista baru berupa satu unit kapal patroli lepas pantai, lima unit kapal patroli cepat, 15 unit kapal pemburu cepat, satu pesawat CN, dan satu helikopter Bell.
Total alutsista baru dimiliki Polairud sebanyak 23 yang terdiri dari kapal, pesawat serta helikopter. Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap armada tersebut bisa menekan kejahatan di wilayah perbatasan Indonesia. Kehadiran armada baru ditekankannya sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas Polairud karena wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan dan 60 persen adalah perairan.
"Korps Polairud bisa survive selama 68 tahun. Tidak hanya sekedar bertahan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Peran di cross border membantu memberantas illegal fishing, smuggling, penyelundupan, human trafficking, serta kejahatan umum konvensional seperti perompakan," ujar Kapolri.
Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, para pelaku kejahatan di perairan, tak hanya mengembangkan modus dengan melibatkan nelayan tradisional sebagai penyamaran, namun juga alat yang lebih canggih, seperti telekomunikasi misalnya. Banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai Indonesia juga menjadi kendala tersendiri dalam hal pengawasan.
Dengan modernisasi alutsista, termasuk penambahan armada diharapkannya dapat memaksimalkan pengawasan kejahatan di perairan Indonesia. “Para pelaku kejahatan selain terus mempercanggih modusnya juga mengembangkan alat yang digunakan, salah satunya tentu telekomunikasi. Mereka juga memanfaatkan banyaknya celah berupa dermaga kecil atau biasa disebut jalur tikus yang tersebar di Indonesia,” kata Sahroni dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews melalui pesan elektronik, Selasa (4/11/2018).
Sahroni berharap dengan penambahan armada berupa 23 kapal dan pesawat serta helikopter membuat pengawasan di perairan semakin maksimal. Sehingga penyelundupan baik ke dalam ataupun keluar negara dapat terus ditekan.
Pria yang kembali maju menjadi Caleg DPR dari Dapil Jakarta III ini menekankan pentingnya sinergitas antara stakeholder di perairan, di antaranya dengan Bakamla, TNI Al, Bea Cukai. Selain penyelundupan berbagai sumber daya alam Indonesia ke luar negeri, kejahatan lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah penyelundupan narkoba, senjata hingga pengiriman TKI ilegal.
“Di samping ilegal fishing, ilegal loging, penyelundupan berbagai hasil laut, bahan bakar ilegal dan TKI ilegal, Polairud harus mewaspadai dan memaksimalkan pengawasan narkoba ataupun senjata ke Indonesia. Pesan Kapolri mengenai pemberdayaan nelayan untuk membantu pengawasan harus benar-benar dijalankan dengan baik,” tuturnya.Sebelumnya, pada Senin, 3 Desember 2018 kemarin di sela-sela syukuran peringatan HUT Polairud ke-68 Tahun 2018 di Pangkalan Polairud Korpolairud Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara simbolis meresmikan alutista baru berupa satu unit kapal patroli lepas pantai, lima unit kapal patroli cepat, 15 unit kapal pemburu cepat, satu pesawat CN, dan satu helikopter Bell.
Total alutsista baru dimiliki Polairud sebanyak 23 yang terdiri dari kapal, pesawat serta helikopter. Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap armada tersebut bisa menekan kejahatan di wilayah perbatasan Indonesia. Kehadiran armada baru ditekankannya sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas Polairud karena wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan dan 60 persen adalah perairan.
"Korps Polairud bisa survive selama 68 tahun. Tidak hanya sekedar bertahan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Peran di cross border membantu memberantas illegal fishing, smuggling, penyelundupan, human trafficking, serta kejahatan umum konvensional seperti perompakan," ujar Kapolri.
(whb)
