Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Jelaskan Program Satu Data
Selasa, 27 November 2018 - 20:38 WIB
Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Jelaskan Program Satu Data
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang program satu data. Bahkan rencana ini disambut positif Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menyiapkan sistem data statistik terintegrasi.
Terkait hal ini, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengakui bahwa saat ini memang dibutuhkan program satu data.
"Jadi, nanti data nanti hanya ada satu misalnya dari BPS maka yang namanya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan apapun itu hanya mengacu kepada data yang nanti dikelurkan BPS," ujar Arya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Menurut Arya, program satu data merupakan usaha semua pihak termasuk pemerintah agar Indonesia memiliki satu basis data yang bisa digunakan masyarakat dalam mengakses informasi.
Sehingga, angka kemiskinan, hasil pertanian dan program pemerintah lainnya yang menjadi perdebatan selama ini bisa selesai. Khususnya berkaitan dengan angka-angka yang valid.
"Karena sudah lama sekali Indonesia itu belum juga punya satu kebijakan terkait data ini ke depan kita punya satu data," katanya.
Maka itu, Politikus Partai Perindo meyakini nantinnya BPS yang akan ditunjuk untuk memasok data kepada masyarakat. "Ini adalah program-program ke depan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi di samping program-program yang lain," tandasnya.
Terkait hal ini, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengakui bahwa saat ini memang dibutuhkan program satu data.
"Jadi, nanti data nanti hanya ada satu misalnya dari BPS maka yang namanya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan apapun itu hanya mengacu kepada data yang nanti dikelurkan BPS," ujar Arya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Menurut Arya, program satu data merupakan usaha semua pihak termasuk pemerintah agar Indonesia memiliki satu basis data yang bisa digunakan masyarakat dalam mengakses informasi.
Sehingga, angka kemiskinan, hasil pertanian dan program pemerintah lainnya yang menjadi perdebatan selama ini bisa selesai. Khususnya berkaitan dengan angka-angka yang valid.
"Karena sudah lama sekali Indonesia itu belum juga punya satu kebijakan terkait data ini ke depan kita punya satu data," katanya.
Maka itu, Politikus Partai Perindo meyakini nantinnya BPS yang akan ditunjuk untuk memasok data kepada masyarakat. "Ini adalah program-program ke depan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi di samping program-program yang lain," tandasnya.
(kri)
