PPP Nilai Pernyataan Prabowo Soal Kedubes Australia Normatif
Sabtu, 24 November 2018 - 11:27 WIB
PPP Nilai Pernyataan Prabowo Soal Kedubes Australia Normatif
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Prabowo Subianto soal pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Jerusalem adalah kedaulatan dan kewenangan Australia sepenuhnya karena melihat prinsip-prinsip hubungan internasional secara normatif saja.
Hal itu dikatakan Sekjen PPP PPP yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf, Arsul Sani, Menurut Arsul penilaian tersebut merupakan bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara.
"Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy. Itu old fashioned diplomacy," kata Arsul, Sabtu (24/11/2018).
Kata Arsul, dalam praktik hubungan internasional yang sebenarnya sudah cukup lama dipraktikan dan banyak negara yang tidak berpaku pada aspek normatif saja.
"Australia sendiri termasuk negara yang tidak hanya membatasi diri pada kerangka normatif saja dalam politik luar negerinya," ucapnya.
Arsul memberi contoh, misalnya terkait eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Juga ketika terungkap adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh intelejen Australia.
"Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin AS ke beberapa negara yang sedang diperangi. Bahkan dalam isu hukuman mati di RKUHP yang saat ini masih dibahas," tuturnya.
Arsul yang juga anggota Panja RKUHP merasakan adanya upaya mempengaruhi dari Australia. Ini semuanya menunjukkan bahwa prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara.
Karena itu menurut Arsul, langkah diplomasi yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK via Menlu Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Jerusalam tersebut bukan hal salah dalam praktik diplomasi hubungan internasional saat ini.
"Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia. Faktanya mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam jg berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina," ungkapnya.
Menutup keterangannya, Arsul berharap Prabowo jangan menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait soal Jerusalem.
"Sebagai satu isu sentral dalam membantu perjuangan rakyat Palestina," pungkasnya.
Hal itu dikatakan Sekjen PPP PPP yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf, Arsul Sani, Menurut Arsul penilaian tersebut merupakan bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara.
"Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy. Itu old fashioned diplomacy," kata Arsul, Sabtu (24/11/2018).
Kata Arsul, dalam praktik hubungan internasional yang sebenarnya sudah cukup lama dipraktikan dan banyak negara yang tidak berpaku pada aspek normatif saja.
"Australia sendiri termasuk negara yang tidak hanya membatasi diri pada kerangka normatif saja dalam politik luar negerinya," ucapnya.
Arsul memberi contoh, misalnya terkait eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Juga ketika terungkap adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh intelejen Australia.
"Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin AS ke beberapa negara yang sedang diperangi. Bahkan dalam isu hukuman mati di RKUHP yang saat ini masih dibahas," tuturnya.
Arsul yang juga anggota Panja RKUHP merasakan adanya upaya mempengaruhi dari Australia. Ini semuanya menunjukkan bahwa prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara.
Karena itu menurut Arsul, langkah diplomasi yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK via Menlu Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Jerusalam tersebut bukan hal salah dalam praktik diplomasi hubungan internasional saat ini.
"Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia. Faktanya mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam jg berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina," ungkapnya.
Menutup keterangannya, Arsul berharap Prabowo jangan menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait soal Jerusalem.
"Sebagai satu isu sentral dalam membantu perjuangan rakyat Palestina," pungkasnya.
(maf)
