DPR-Parlemen Inggris Dorong Perkuat Kerja Sama 5 Sektor Prioritas

JAKARTA - Delegasi Parlemen Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua House of Common United Kingdom, Lindsay Hoyle MP, Rabu 14 November 2018.

Delegasi Parlemen Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Robert Jopy Kardinal (Komisi IV), Wilgo Zainar (Komsi XI), Faisal Muharram (Komisi III), dan DCM Duta Besar di Inggris, Adam Tugio.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sebagai ketua delegasi menyampaikan, DPR mendukung penuh seluruh agenda kerja sama kedua negara, terutama pada lima sektor prioritas yang sudah disepakati.

“Sebagai salah satu ekonomi terbesar, dan negara industri pertama di dunia, Inggris merupakan negara penting bagi Indonesia. Begitu pun bagi Inggris, Indonesia adalah negara yang sangat berpengaruh di kawasan serta memiliki shared values dalam isu-isu global. Inilah yang mendasari komitmen DPR dan House of Common of UK untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen,” tutur Fadli.

Dia menegaskan, saat ini kerja sama kedua negara difokuskan pada lima bidang prioritas, yaitu perdagangan, investasi, pendidikan, lingkungan hidup, demokrasi, dan dialog lintas agama.

"Ini akan kita kawal dan dorong agar optimal. Di samping itu, kita juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di tiga bidang lainnya, yaitu bidang industri kreatif, pertahanan, dan energi. Dan kedua parlemen menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda-agenda tersebut,” kata Fadli.

Dalam sambutannya, Lindsay Hoyle MP mengapresiasi kunjungan delegasi Parlemen Indonesia ke House of Common of UK. Sir Lindsay mengungkapkan, hari ini situasi politik di Inggris sedang sangat dinamis karena pada saat yang sama tengah berlangsung pembahasan draft Brexit agreement di kabinet.

Salah satu perdebatan penting terkait draft Brexit agreement mengenai usulan penerapan kebijakan temporary custom di perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara. Usulan tersebut menuai banyak kritik di kabinet, karena dinilai mencederai UK’s territorial integrity.

Fadli menilai proses tersebut bagian dari demokrasi. Delegasi Indonesia sangat yakin, sebagai negara yang besar, Inggris pasti bisa menghasilkan suatu keputusan terbaik pasca Brexit.“Perdebatan Brexit’s agreement adalah dinamika dari demokrasi. Inggris pasti dapat melalui proses ini dengan baik,” demikian dituturkan Fadli Zon.

Fadli menilai sebenarnya dinamika yang serupa juga sedang terjadi di Indonesia. Pada 2019 Indonesia akan menjalani Pemilu Presiden dan Legislatif secara serentak untuk pertama kalinya. Meskipun Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, namun pemilu 2019 adalah tantangan baru.

Dia berpendapat dampak yang ditimbulkan dari proses ini tidak sederhana. Baik itu secara politik, ekonomi, maupun sosial.”

“Kembali kepada upaya kerja sama, hubungan kedua negara juga dilakukan pada bidang keamanan siber. Inggris dan Indonesia sudah menandatangani MoU on Cyber Security Cooperation pada Agustus 2018 lalu. Kami berpandangan, sebagai salah satu pusat inovasi di bidang cyber security, best practices dari Inggris akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Itu sebabnya, DPR RI sangat menekankan kerja sama di bidang keamanan siber, agar segera ada implementasinya," tuturnya.

Fadli pun mengungkap kerja sama yang telah dijalin antara kedua negara, antara lain Inggris memberikan dukungan pengembangan Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) di Sentul. Seperti pengembangan language centre, pelatihan mine awareness, pelatihan penanganan improvised explosive device, dan validasi training centre sesuai standar United Nations.

Dia berharap kerja sama ini harus terus dilanjutkan, bahkan diperluas. Melalui pertemuan ini, Fadli mengundang Inggris untuk mengambil peran lebih dalam kerja sama industri pertahanan dan maritim di Indonesia.

Dalam kapasitas sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Fadli juga mengundang Parlemen Inggris untuk terlibat di dalam organisasi tersebut.

“Sebagai satu-satunya platform parlemen lintas negara yang fokus pada isu korupsi, GOPAC saat ini telah memiliki 62 national chapter dan lebih dari 1.000 anggota. Namun, keterwakilan anggota parlemen dari Eropa, bisa dibilang masih rendah. Keikutsertaan anggota parlemen Inggris, tentunya akan menambah daya dukung bagi GOPAC dalam upaya pemberantasan korupsi,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama antar parlemen, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menyampaikan undangan kepada Parlemen Inggris, khususnya Lindsay Hoyle MP untuk menghadiri 2019 World Parliamentary Forum on SDGs, yang akan diselenggarakan di Bali.

Lindsay Hoyle MP dijadwalkan sebagai salah satu pembicara dalam forum yang diinisiasi oleh DPR sejak 2016 tersebut.