Suap DAK Kebumen, KPK Usut Anggota DPR dan Pejabat Kementerian
Suap DAK Kebumen, KPK Usut Anggota DPR dan Pejabat Kementerian
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan keterlibatan anggota DPR selain tersangka Taufik Kurniawan, pejabat Kemenkeu dan Kementerian PUPR.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik terus melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dari APBNP 2016 dengan tersangka Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PAN Taufik Kurniawan.
Dalam proses penyidikan kasus Taufik, maka penyidik akan mengurai secara utuh proses dan kronologi pengurusan DAK tersebut.
Ada beberapa hal yang menjadi fokus penyidik. Pertama, proses pengusulan DAK Kebumen dan bagaimana pembahasan yang terjadi di DPR. Pasalnya, KPK menduga informasi awal adanya alokasi DAK sebesar Rp100 miliar disampaikan Taufik ke Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad. Seperjalanan waktu DAK yang disetujui dan disahkan DPR hanya Rp93,37 miliar.
"Pasti kami dalami dan klarifikasi terkait dengan proses pembahasan anggaran (di DPR). Itu menjadi perhatian KPK. Jika dibutuhkan untuk melihat rangkaian proses pembahasan anggaran, tentu dapat dipanggil sejumlah saksi (sejumlah anggota DPR. Kita juga akan lihat sejauh mana tersangka (Taufik) menjelaskan tentang itu," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 12 November 2018 malam.
Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini menggariskan, dugaan pertemuan dan lobi Yahya ke para anggota DPR dari dapil Jawa Tengah VII selain Taufik bahkan pernah disampaikan dan diakui Yahya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Menurut Febri, sejauh ini hingga tahap penyidikan tersangka Taufik memang sudah dan masih terus dilakukan penelusuran kepastian bukti-bukti pendukung.
"Sudah kami telusuri sejauh ini atas informasi tersebut sampai dengan hari (saat) ini. Memang ada dugaan begitu. Ada upaya Bupati mengurus anggaran Kebumen terhadap sejumlah pimpinan DPR, jadi bukan hanya satu pimpinan DPR," paparnya.
Febri melanjutkan, fokus kedua, bagaimana pembicaraan antara Taufik dengan Yahya disertai permintaan fee 5 persen oleh Taufik dan disetujui Yahya. Ketiga, apakah pemberian dan penerimaan sekitar Rp3,65 miliar yang terealisasi ada yang secara langsung atau dibantu oleh pihak lain serta bagaimana proses penyerahannya.
Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini mengungkapkan, aspek berikutnya terkait dengan adanya dugaan pertemuan Taufik dengan oknum pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, Yahya dalam persidangan sudah mengakui Taufik pernah mempertemukan Yahya dengan oknum pejabat Kemenkeu untuk pengurusan DAK murni. Selain itu juga bagaimana pendekatan dan upaya pertemuan Yahya dengan oknum pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kalau itu sudah muncul di persidangan, tentu akan kami telusuri di proses penyidikan ini. Seingat saya pejabat kementerian yang coba ditemui itu ada dari kementerian yang terkait dengan anggaran dan juga kementerian terkait proyek," paparnya.
Selain itu, Febri mengatakan, penyidik juga fokus tentang dari mana sumber uang yang diduga sebagai suap untuk Taufik. Untuk aspek ini, tutur Febri, pada Rabu 7 November penyidik memeriksa Taufik sebagai saksi untuk tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Putera Ramadhan (Tradha Group). Saat pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami asal usul uang yang diduga diterima Taufik.
"Karena kami duga uang yang diterima TK berasal (sebelumnya) dari pihak swasta (yang sebelumnya disidangkan). Tapi peran terkait PT Tradha ini penting. Karena PT Tradha ini kami diduga dimiliki Bupati untuk kelola sebagian besar alokasi anggaran yang diurus melalui TK," tandasnya.
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengungkapkan, pengembangan untuk kasus dugaan suap tersangka Taufik Kurniawan tetap dilakukan penyidik. Menurut Syarif, konteks pengembangan tersebut guna melihat dugaan keterlibatan anggota DPR selain Taufik. Khususnya, tutur Syarif, yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) yang sama seperti Taufik yakni dapil Jawa Tengah VII.
"Kalau mencukupi semua alat bukti ya kita akan lanjut ke sana (sejumlah anggota DPR dapil Jawa Tengah VII). Tapi untuk sementara yang Kebumen itu baru sampai dengan yang sekarang saja (Taufik)," ujar Syarif.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik terus melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dari APBNP 2016 dengan tersangka Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PAN Taufik Kurniawan.
Dalam proses penyidikan kasus Taufik, maka penyidik akan mengurai secara utuh proses dan kronologi pengurusan DAK tersebut.
Ada beberapa hal yang menjadi fokus penyidik. Pertama, proses pengusulan DAK Kebumen dan bagaimana pembahasan yang terjadi di DPR. Pasalnya, KPK menduga informasi awal adanya alokasi DAK sebesar Rp100 miliar disampaikan Taufik ke Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad. Seperjalanan waktu DAK yang disetujui dan disahkan DPR hanya Rp93,37 miliar.
"Pasti kami dalami dan klarifikasi terkait dengan proses pembahasan anggaran (di DPR). Itu menjadi perhatian KPK. Jika dibutuhkan untuk melihat rangkaian proses pembahasan anggaran, tentu dapat dipanggil sejumlah saksi (sejumlah anggota DPR. Kita juga akan lihat sejauh mana tersangka (Taufik) menjelaskan tentang itu," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 12 November 2018 malam.
Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini menggariskan, dugaan pertemuan dan lobi Yahya ke para anggota DPR dari dapil Jawa Tengah VII selain Taufik bahkan pernah disampaikan dan diakui Yahya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Menurut Febri, sejauh ini hingga tahap penyidikan tersangka Taufik memang sudah dan masih terus dilakukan penelusuran kepastian bukti-bukti pendukung.
"Sudah kami telusuri sejauh ini atas informasi tersebut sampai dengan hari (saat) ini. Memang ada dugaan begitu. Ada upaya Bupati mengurus anggaran Kebumen terhadap sejumlah pimpinan DPR, jadi bukan hanya satu pimpinan DPR," paparnya.
Febri melanjutkan, fokus kedua, bagaimana pembicaraan antara Taufik dengan Yahya disertai permintaan fee 5 persen oleh Taufik dan disetujui Yahya. Ketiga, apakah pemberian dan penerimaan sekitar Rp3,65 miliar yang terealisasi ada yang secara langsung atau dibantu oleh pihak lain serta bagaimana proses penyerahannya.
Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini mengungkapkan, aspek berikutnya terkait dengan adanya dugaan pertemuan Taufik dengan oknum pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, Yahya dalam persidangan sudah mengakui Taufik pernah mempertemukan Yahya dengan oknum pejabat Kemenkeu untuk pengurusan DAK murni. Selain itu juga bagaimana pendekatan dan upaya pertemuan Yahya dengan oknum pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kalau itu sudah muncul di persidangan, tentu akan kami telusuri di proses penyidikan ini. Seingat saya pejabat kementerian yang coba ditemui itu ada dari kementerian yang terkait dengan anggaran dan juga kementerian terkait proyek," paparnya.
Selain itu, Febri mengatakan, penyidik juga fokus tentang dari mana sumber uang yang diduga sebagai suap untuk Taufik. Untuk aspek ini, tutur Febri, pada Rabu 7 November penyidik memeriksa Taufik sebagai saksi untuk tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Putera Ramadhan (Tradha Group). Saat pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami asal usul uang yang diduga diterima Taufik.
"Karena kami duga uang yang diterima TK berasal (sebelumnya) dari pihak swasta (yang sebelumnya disidangkan). Tapi peran terkait PT Tradha ini penting. Karena PT Tradha ini kami diduga dimiliki Bupati untuk kelola sebagian besar alokasi anggaran yang diurus melalui TK," tandasnya.
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengungkapkan, pengembangan untuk kasus dugaan suap tersangka Taufik Kurniawan tetap dilakukan penyidik. Menurut Syarif, konteks pengembangan tersebut guna melihat dugaan keterlibatan anggota DPR selain Taufik. Khususnya, tutur Syarif, yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) yang sama seperti Taufik yakni dapil Jawa Tengah VII.
"Kalau mencukupi semua alat bukti ya kita akan lanjut ke sana (sejumlah anggota DPR dapil Jawa Tengah VII). Tapi untuk sementara yang Kebumen itu baru sampai dengan yang sekarang saja (Taufik)," ujar Syarif.
(mhd)
Explore More