DPR Desak KNKT Investigasi Kecelakaan Lion Air

Senin, 29 Oktober 2018 - 13:49 WIB
DPR Desak KNKT Investigasi...
DPR Desak KNKT Investigasi Kecelakaan Lion Air
A A A
JAKARTA - Komisi V DPR RI mendesak Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 di antara Kepulauan Seribu dan Tanjung Karawang. KNKT pun diminta segera melaporkan kepada Komisi V DPR RI dan masyarakat.

Selain itu, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah dan Badan Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) untuk segera melakukan upaya Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 di antara Kepulauan Seribu dan Tanjung Karawang.

"Komisi V DPR RI prihatin dan berlangsungkawa atas peristiwa kecelakan Pesawat Lion Air JT-610 di antara Kepulauan Seribu dan Tanjung Karawang," kata Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Dia menambahkan, lambannya respons time pemerintah mengumumkan jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, karena sudah muncul informasi sejak pukul 07.00 dari Kantor SAR Jakarta, bahwa kapal AS Jaya 11 melihat pesawat Lion Air jatuh. Saat melihat, posisi kapal berada di koordinat 05º 49.727 S 107º 07.460 E arah Timur Laut, namun baru diinfokan pada Pukul 09.00 WIB.

Dia melanjutkan, dalam waktu dua jam sejak Pukul 07.00 hingga Pukul 09.00 seharusnya banyak upaya aksi pencarian dan pertolongan yang sudah dilakukan. "Karena dengan kecelakaan penerbangan waktu bergerak sangat cepat, dan keputusan juga harus dibuat cepat, karena menyangkut banyak penumpang dan tingginya potensi korban jiwa," tutur Politikus Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, perlu didalami pula mengapa arah pesawat menuju ke Timur Laut, sedangkan tujuan pesawat ke Pangkal Pinang, yaitu arah Utara. Selain itu, menurut dia, perlu dipertanyakan mengapa Electronic Locator Transmitter (ELT) tidak berfungsi dan tidak dapat dideteksi atau terdengar oleh Kantor Pusat Basarnas.

"Mengapa hal ini (ELT tidak terdeteksi) terjadi berulang ulang. Hal ini harus menjadi evaluasi Pemerintah," ujar ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI ini.
(pur)
Berita Terkait
Rapat Paripurna, DPR...
Rapat Paripurna, DPR Doakan Korban Sriwijaya Air dan Longsor Sumedang
Daftar Lengkap 580 Anggota...
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR yang Dilantik Hari Ini
SDI Sebut Sangat Berlebihan...
SDI Sebut Sangat Berlebihan Kinerja DPR RI Sekarang Dianggap Terburuk di Era Reformasi
Dua Fraksi DPR Enggan...
Dua Fraksi DPR Enggan Laporkan Kasus Corona Anggotanya
DPR Minta Investigasi...
DPR Minta Investigasi Menyeluruh Jatuhnya Helikopter MI-17 di Kendal
DPR Minta Polri Usut...
DPR Minta Polri Usut Jual Beli Surat Tugas Penumpang Pesawat
Berita Terkini
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus POME ke Kejaksaan
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Infografis
18 Negara dengan Gaji...
18 Negara dengan Gaji Anggota DPR Tertinggi di Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved