Politikus Golkar Usul CPNS Dibekali Wajib Militer
Senin, 29 Oktober 2018 - 12:56 WIB
Politikus Golkar Usul CPNS Dibekali Wajib Militer
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengusulkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibekali kemampuan di luar kapasitas profesionalnya.
Contohnya, kata dia, bentuk wajib militer seperti yang diterapkan Singapura dan beberapa negara lain. Tujuannya, kata dia, agar mampu menjadi panutan masyarakat dalam peran serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sedangkan untuk masyarakat sipil, bela negara secara masif juga akan melengkapi edukasi cinta Tanah Air selain pendidikan formal," ujar Bobby dihubungi wartawan, Senin (29/10/2018).
Namun, kata dia, wajib militer atau komponen cadangan masih menjadi perdebatan, baik dari sisi pembiayaan dan pengelolaan.
"Tapi hal tersebut bisa dicari solusinya, utamanya agar CPNS 2018/2019 yang lulus, bukan hanya menjadi pelayan publik yang baik, tapi mampu menjadi panutan di lingkungannya dalam hal peran serta menjaga NKRI," tuturnya.
Anggota Komisi I DPR ini menyambut baik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Menurut dia, Rancangan Undang-undang itu untuk kepentingan pertahanan negara dalam upaya mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta.
Dia berharap, Rancangan Undang-undang itu segera disahkan. "Tantangan ke depan dalam menjaga NKRI adalah memastikan setiap warga negara mengerti perannya dalam menjaga sumber daya nasional, baik sumber daya manusia, sumber daya alam buatan termasuk sarana dan prasarana," tuturnya.
Karena, menurut legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II ini, ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang mencoba mengoyak NKRI.
Indikasinya, provokasi konflik di tingkat masyarakat yang disebarkan secara masif dan didorong menjadi polemik nasional, kemudian berpotensi mendistorsi informasi dan menyulut konflik di berbagai tingkatan masyarakat.
Contohnya, kata dia, bentuk wajib militer seperti yang diterapkan Singapura dan beberapa negara lain. Tujuannya, kata dia, agar mampu menjadi panutan masyarakat dalam peran serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sedangkan untuk masyarakat sipil, bela negara secara masif juga akan melengkapi edukasi cinta Tanah Air selain pendidikan formal," ujar Bobby dihubungi wartawan, Senin (29/10/2018).
Namun, kata dia, wajib militer atau komponen cadangan masih menjadi perdebatan, baik dari sisi pembiayaan dan pengelolaan.
"Tapi hal tersebut bisa dicari solusinya, utamanya agar CPNS 2018/2019 yang lulus, bukan hanya menjadi pelayan publik yang baik, tapi mampu menjadi panutan di lingkungannya dalam hal peran serta menjaga NKRI," tuturnya.
Anggota Komisi I DPR ini menyambut baik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Menurut dia, Rancangan Undang-undang itu untuk kepentingan pertahanan negara dalam upaya mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta.
Dia berharap, Rancangan Undang-undang itu segera disahkan. "Tantangan ke depan dalam menjaga NKRI adalah memastikan setiap warga negara mengerti perannya dalam menjaga sumber daya nasional, baik sumber daya manusia, sumber daya alam buatan termasuk sarana dan prasarana," tuturnya.
Karena, menurut legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II ini, ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang mencoba mengoyak NKRI.
Indikasinya, provokasi konflik di tingkat masyarakat yang disebarkan secara masif dan didorong menjadi polemik nasional, kemudian berpotensi mendistorsi informasi dan menyulut konflik di berbagai tingkatan masyarakat.
(dam)
