Jubir Jokowi-Ma'ruf Respons Soal Dana Kelurahan Dikritisi
Selasa, 23 Oktober 2018 - 19:12 WIB
Jubir Jokowi-Ma'ruf Respons Soal Dana Kelurahan Dikritisi
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga menganggap selama ini anggaran itu berada di puncak kekuasaan, sekarang oleh pemerintahan Jokowi diturunkan ke daerah melalui kebijakan dana desa dan rencana dana kelurahan.
Karenanya, Arya menganggap kebijakan pengucuran dana kelurahan yang akan dilakukan Presiden Jokowi tepat.
"Saya ini kemarin baru pulang dari kampung, itu ada embung desa dibangun oleh mereka pakai dana desa sekarang embung dipakai untuk nyuci sayuran. Kalau airnya dari kemarau, kalau di hari biasa mancing, itu dari mana, dana desa," ungkap Arya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Arya menganggap, kebijakan dana kelurahan memang dibutuhkan masyarakat di sana. Sebab, jika anggaran terus berkutat di pusat maka, akses masyarakat di wilayah kelurahan untuk mengembangkan perekonomian mereka jadi sulit terealisasi.
Politikus Partai Perindo ini mengaku tak habis pikir dengan pendapat sejumlah pihak yang mengaitkan kebijakan itu dengan politik. Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk membantu kalangan nelayan, buruh dan masyarakat pedesaan memang kebijakan politik.
Problemnya, kebijakan itu menjadi terhambat saat ada pihak-pihak yang cenderung 'nyinyir' bahkan menyebutkan seperti ada udang di balik batu. Menurutnya, zaman Jokowi sangat berbeda dengan rezim Orde Baru yang menempatkan anggaran hanya berkutat di pusat.
"Emang kita mau orde baru lagi. Makanya saya bingung. Ini yang kritik siapa? Pak Sandi? Penginnya uang itu ke elite. Kita pengin uang ke rakyat," ujarnya.
Karenanya, Arya menganggap kebijakan pengucuran dana kelurahan yang akan dilakukan Presiden Jokowi tepat.
"Saya ini kemarin baru pulang dari kampung, itu ada embung desa dibangun oleh mereka pakai dana desa sekarang embung dipakai untuk nyuci sayuran. Kalau airnya dari kemarau, kalau di hari biasa mancing, itu dari mana, dana desa," ungkap Arya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Arya menganggap, kebijakan dana kelurahan memang dibutuhkan masyarakat di sana. Sebab, jika anggaran terus berkutat di pusat maka, akses masyarakat di wilayah kelurahan untuk mengembangkan perekonomian mereka jadi sulit terealisasi.
Politikus Partai Perindo ini mengaku tak habis pikir dengan pendapat sejumlah pihak yang mengaitkan kebijakan itu dengan politik. Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk membantu kalangan nelayan, buruh dan masyarakat pedesaan memang kebijakan politik.
Problemnya, kebijakan itu menjadi terhambat saat ada pihak-pihak yang cenderung 'nyinyir' bahkan menyebutkan seperti ada udang di balik batu. Menurutnya, zaman Jokowi sangat berbeda dengan rezim Orde Baru yang menempatkan anggaran hanya berkutat di pusat.
"Emang kita mau orde baru lagi. Makanya saya bingung. Ini yang kritik siapa? Pak Sandi? Penginnya uang itu ke elite. Kita pengin uang ke rakyat," ujarnya.
(maf)
