Era Milenial, Apatur Desa dan Kelurahan Harus Ubah Pola Pikir
Jum'at, 19 Oktober 2018 - 23:36 WIB
Era Milenial, Apatur Desa dan Kelurahan Harus Ubah Pola Pikir
A
A
A
BADUNG - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyampaikan pesan strategis dihadapan peserta Lokakarya Desa dan Kelurahan 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Jumat (19/10/2018).
Poin pertama yang disampaikan berkenanan pentingnya jajaran aparatur desa mewujudkan efisiensi, efektivitas dan tingkat akuntabilitas di lingkup pemerintahan desa dan kelurahan.
“Pentingnya perangkat desa dan kelurahan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas serta tingkat akuntablitas di dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan keluarahan,” katanya.
Poin kedua terkait perlunya mencermati laporan pertanggunjawaban dari pengelolan keuangan bantuan atau dana desa. “Desa merupakan miniatur dari sistem ketenagakerjaan Indonesia dan desa adalah ujung tombak di dalam penyelenggaran pemerintahan maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Hadi juga mengingatkan kembali kepada para peserta lokakarya sebagaimana penekanan dari pesan Presiden Joko Widodo. “Bahwa jajaran pemerintahan desa dan kelurahan harus mampu mengubah pola pikir, daya kerja dan tentunya sudah menerapkan IT di era digital saat ini,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi menyampaikan permohonan maafnya karena Mendagri tidak dapat menghadiri acara Lokakarya dan Penyerahan Penghargaan Juara Lomba Desa dan Kelurahan 2018. Ia juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tuan rumah.
“Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Badung yang sudah memfasilitasi pertemuan kali ini di Garuda Wisnu Kencana. Nanti ini dijadikan percontohan untuk diimplementasikan di daerah seluruh Indonesia,” tandasnya.
Poin pertama yang disampaikan berkenanan pentingnya jajaran aparatur desa mewujudkan efisiensi, efektivitas dan tingkat akuntabilitas di lingkup pemerintahan desa dan kelurahan.
“Pentingnya perangkat desa dan kelurahan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas serta tingkat akuntablitas di dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan keluarahan,” katanya.
Poin kedua terkait perlunya mencermati laporan pertanggunjawaban dari pengelolan keuangan bantuan atau dana desa. “Desa merupakan miniatur dari sistem ketenagakerjaan Indonesia dan desa adalah ujung tombak di dalam penyelenggaran pemerintahan maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Hadi juga mengingatkan kembali kepada para peserta lokakarya sebagaimana penekanan dari pesan Presiden Joko Widodo. “Bahwa jajaran pemerintahan desa dan kelurahan harus mampu mengubah pola pikir, daya kerja dan tentunya sudah menerapkan IT di era digital saat ini,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi menyampaikan permohonan maafnya karena Mendagri tidak dapat menghadiri acara Lokakarya dan Penyerahan Penghargaan Juara Lomba Desa dan Kelurahan 2018. Ia juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tuan rumah.
“Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Badung yang sudah memfasilitasi pertemuan kali ini di Garuda Wisnu Kencana. Nanti ini dijadikan percontohan untuk diimplementasikan di daerah seluruh Indonesia,” tandasnya.
(poe)
