PKS dan Koalisi Prabowo Larang Kepala Daerahnya Jadi Timses
Minggu, 14 Oktober 2018 - 20:25 WIB
PKS dan Koalisi Prabowo Larang Kepala Daerahnya Jadi Timses
A
A
A
DEPOK - Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersepakat tidak melibatkan kepala daerah menjadi tim pemenangan di Pilpres 2019. Kesepakatan itu telah diambil oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan rekan koalisinya.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan, kepala daerah yang disusung PKS fokus untuk memimpin daerahnya.
"Kami dan partai koalisi punya kebijakan bahwa kepala daerah dari PKS, Gerindra, PAN maupun Demokrat, kita minta fokus mengurus daerahnya dan mengurus rakyat. Tidak ikut serta dalam timses," kata Sohibul di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10/2018).
Sohibul menegaskan, larangan untuk menjadi timses itu telah dipatuhi oleh kadernya yang kini menjabat sebagai kepala daerah. Dua kader PKS yakni Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyatakan tak ikut dalam timses kubu manapun.
Sohibul menegaskan, PKS akan memberikan sanksi internal bagi kader yang mendukung kubu lain. "Tidak jadi timses, sudah barang tentu apalagi menjadi timses nomor satu, jelas kita tidak perbolehkan," kata Sohibul.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan, kepala daerah yang disusung PKS fokus untuk memimpin daerahnya.
"Kami dan partai koalisi punya kebijakan bahwa kepala daerah dari PKS, Gerindra, PAN maupun Demokrat, kita minta fokus mengurus daerahnya dan mengurus rakyat. Tidak ikut serta dalam timses," kata Sohibul di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10/2018).
Sohibul menegaskan, larangan untuk menjadi timses itu telah dipatuhi oleh kadernya yang kini menjabat sebagai kepala daerah. Dua kader PKS yakni Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyatakan tak ikut dalam timses kubu manapun.
Sohibul menegaskan, PKS akan memberikan sanksi internal bagi kader yang mendukung kubu lain. "Tidak jadi timses, sudah barang tentu apalagi menjadi timses nomor satu, jelas kita tidak perbolehkan," kata Sohibul.
(ysw)
