Tokoh Lintas Agama Serukan Perdamaian dan Tak Politisasi Agama

JAKARTA - Sejumah tokoh lintas agama berkomitmen dan menyerukan perdamaian juga menyerukan agar tidak melakukan politisasi agama apalagi jelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 mendatang

Hal itu diungkapkan dalam Dialog Peradaban Lintas Agama dengan tema "Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa atas dasar Rahmat Kemanusiaan" di Jakarta yang dihadiri tokoh lintas agama. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Al Habib Umar bin Hafidz, Romo Franz Magnis, Pendeta Martin Lukito Sinaga, dan Bikkhu Dammashubo mahatera.

Habib Umar menyatakan dalam ajaran Islam, umat dilarang mengganggu dan memerangi umat dari agama lain. Dia mengatakan umat di seluruh dunia punya hubungan dan peran yang bisa saling mempersatukan.

"Setiap agama memiliki hubungan dan peran dalam hubungan antarumat di seluruh dunia. Kita semua dengan beragam agama dipadukan dengan hal-hal pokok. Hal-hal pokok yang mempersatukan kita ini, tugas kita menjaga hal-hal yang mempersatukan kita ini," ucapnya (13/10) di Jakarta.

Menurutnya, jika manusia tidak menjaga hal-hal yang bersifat merekatkan antarumat agama, maka akan timbul perpecahan. Padahal manusia diminta untuk berbuat baik dan adil termasuk kepada umat yang beda agama.

"Apabila dilalaikan perkara-perkara ini, maka justru akan timbul perpecahan yang diinginkan orang-orang yang ingin merusak persatuan kita. Allah tidak mengizinkan orang Islam mengganggu dan memerangi kaum yang tidak mengganggu dan memerangi kalian dalam hal agama. Allah mengizinkan kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka yang berbeda agama," ungkapnya.

Begitupun dengan Rohaniawan Katolik Romo Franz Magnis Suseno berharap tidak ada politisasi agama untuk meraih dukungan politik di Pemilihan Presiden 2019. Dia mengakui, kompetisi Pilpres 2019 bakal keras, namun dia berharap agama tidak dibawa-bawa ke dalam dunia politik.

"Jelang Pilpres yang jelas ketegangan-ketegangan akan naik. Sangat perlu suasana sejuk, saling percaya, tidak perlu perbedaan dan kompetisi politik dikaitkan dengan agama atau agama dikaitkan dengan perpolitikan," ucapnya dalam agenda yang sama.

Menurutnya, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno harus mempunyai kehendak kuat untuk mencegah politisasi agama. Pasalnya, agama harus memberikan nilai-nilai yang mengarahkan seseorang untuk memilih secara bertanggung jawab.

"Perbedaan politik di antara kedua kubu diadukan saja, tetapi tidak boleh memanfaatkan agama," ungkap dia.

Agama, kata Romo Magnis, bisa mendorong umatnya untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, memanfaatkan Pilpres 2019 untuk menyatakan pendapat dan tidak golput. Karena itu, sambungnya, ulama, pastor, pendeta dan tokoh-tokoh agama tidak perlu mengajak umatnya untuk memilih salah satu pasangan calon.

"Juga tidak ada aktivitas politik di tempat ibadah. Di tempat saya gereja, tidak perlu ada yang menyatakan kita memilih Presiden Jokowi atau memilih Pak Prabowo. Itu tidak perlu. Tidak perlu seorang pastor, pendeta, ulama, (mengajak) untuk memilih ini atau itu, serahkan saja kepada umat," tegasnya.

Sementara itu, Pendeta Martin Lukito mengatakan, masalah yang harus diperhatikan saat ini ialah persoalan mayoritas dan minoritas. Hal itu harus jadi perhatian khusus di tahun politik. Di mana persoalan itu bisa menjadi hal yang dimanfaatkan untuk membuat perpecahan.

"Kita harus melihat demokrasi dengan lebih kritis bila ternyata ada yang memanfaatkan isu minoritas mayoritas ini untuk memenangkan kotak suara," ucapnya.