BBM Batal Naik, Oposisi Dinilai Sulit Pojokkan Pemerintah
Jum'at, 12 Oktober 2018 - 16:50 WIB
BBM Batal Naik, Oposisi Dinilai Sulit Pojokkan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai tak solid dalam mengambil keputusan. Khususnya terkait pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium.
Sekjen PPP, Arsul Sani menilai, isu ini muncul lantaran kubu lawan juga batal 'menggoreng' isu kenaikan BBM ini. Sekarang, pihak kompetitor dinilai tak memiliki bahan untuk memojokkan pemerintah.
"Barang kali kecewa karena harga tak jadi naik. Enggak ada gorengan besar," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).
Arsul mengatakan, pemerintah sebenarnya ingin mempertimbangkan banyak hal. Tentunya, kebijakan harga tak asal menaikan atau menurunkan harga, di mana pemerintah sekarang ingin fokus menstabilkan harga dulu.
"Kalau stabilitas harganya belum selesai, lalu menaikan (BBM) maka pasti mendorong kenaikan harga lainnya. Pasti stabilitas itu akan sia-sia," ujarnya.
Menurut Arsul, usulan kenaikan harga tersebut berasal dari PT Pertamina yang kemudian diteruskan ke Menteri ESDM, Ignatius Jonan. "Namun untuk BBM jenis premium, kata dia, harus lewat persetujuan Presiden," kata Arsul.
Sekjen PPP, Arsul Sani menilai, isu ini muncul lantaran kubu lawan juga batal 'menggoreng' isu kenaikan BBM ini. Sekarang, pihak kompetitor dinilai tak memiliki bahan untuk memojokkan pemerintah.
"Barang kali kecewa karena harga tak jadi naik. Enggak ada gorengan besar," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).
Arsul mengatakan, pemerintah sebenarnya ingin mempertimbangkan banyak hal. Tentunya, kebijakan harga tak asal menaikan atau menurunkan harga, di mana pemerintah sekarang ingin fokus menstabilkan harga dulu.
"Kalau stabilitas harganya belum selesai, lalu menaikan (BBM) maka pasti mendorong kenaikan harga lainnya. Pasti stabilitas itu akan sia-sia," ujarnya.
Menurut Arsul, usulan kenaikan harga tersebut berasal dari PT Pertamina yang kemudian diteruskan ke Menteri ESDM, Ignatius Jonan. "Namun untuk BBM jenis premium, kata dia, harus lewat persetujuan Presiden," kata Arsul.
(pur)
