Soal Harga BBM, Koordinasi Pemerintah Masih Lemah

JAKARTA - Batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi satu jam setelah pengumuman kenaikan dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Hal ini juga menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah masih sangat lemah sehingga pengumuman penting seperti kenaikan harga BBM yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan langsung diralat oleh Presiden Jokowi satu jam kemudian.

“Iya, kan bagian dari keajaiban dunia. Ya ini bagian dari yang tersampaikan kepada publik yang begitu amat terbuka, Menteri Jonan menaikan BBM kemudian diturunkan lagi karena arahan Bapak Presiden. Ini juga satu hal yang aneh, tahun lalu harganya dinaikan dengan tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat, tahun ini diturunkan karena katanya daya beli masyarakat turun,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

HNW melihat, hal ini justru menimbulkan berbagai argumentasi di masyarakat. Seharusnya pengumuman harga BBM ini dikoordinasikan terlebih dulu internal pemerintah baru kemudian disampaikan ke masyarakat sehingga, tidak menimbulkan argumentasi dan kegamangan di masyarakat.

“Jadi ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Jokowi? Kok menteri bisa menaikkan terus kemudian diturunkan, itu suatu hal yang tidak memenuhi logika publik,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini juga berharap bahwa saat Jokowi yang mengumumkan batalnya kenaikan harga BBM bukan bagian dari pencitraan menjelang pemilu 2019, tetapi karena memang mempertimbangkan fakta bahwa harga premium tidak seharusnya naik.

Supaya kemudian orang tidak menduga-duga seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan dan lain sebagainya, tapi memang berpihak kepada rakyat Indonesia. Apalagi melihat bertubi-tubinya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah meskipun, hajat IMF-World Bank di Bali tetap diselenggaralan secara mewah.

“Tapi bahwa itu diakui (Jokowi) karena daya beli masyarakat yang menurun ini masalah baru, karena selama ini tidak pernah diakui daya beli masyarakat turun. Selama ini tidak pernah diakui bahwa masyarakat dalam problema ekonomi. Selama ini rupiah di atas Rp 15 ribu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menuturkan, karena pemerintahan Jokowi juga sudah memasuki tahun terakhir, dan Jokowi juga sudah menyatakan tidak ingin mencopot menteri di tahun terakhirnya. Maka, menteri yang melakukan masalah mau tidak mau harus diterima sebagai risiko atas kualifikasi dan pilihan presiden. Dan dari pilihan ini juga menandakan kualitas dari pemilihnya. Jadi dia juga berharap persoalan ini segera diselesaikan kalau tidak ingin dijadikan kampanye negatif terhadap Jokowi.

“Ya masyarakat bisa menilai ya (pencitraan atau miskoordinasi) tapi dari situ unsur pencitraan itu kuat juga tidak bisa dihindarkan, karena dengan mudah dapat disimpulkan bahwa beliau akan mengambil poin berpihak pada kepentingan rakyat, untuk kemudian menyelamatkan rakyat dari kesusahan akibat dari kenaikan BBM, dan lain sebagainya,” tuturnya.

“Jadi menurut saya sekali lagi, ini dua hal yang tidak pantas untuk kemudian berlaku dalam kondisi masyarakat yang diakui ekonominya melemah, daya turun melemah dan gempa yang terus terjadi di Indonesia,” tambah Hidayat.