HNW Harap Harga BBM Batal Naik Bukan karena Pencitraan
Kamis, 11 Oktober 2018 - 14:46 WIB
HNW Harap Harga BBM Batal Naik Bukan karena Pencitraan
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium diharapkan bukan karena pencitraan. Pasalnya, pembatalan kenaikan harga BBM itu menjelang Pemilu serentak 2019.
"Bahwa kemudian itu diturunkan oleh Bapak Jokowi. Saya berharap itu bukan karena pencitraan karena menjelang Pemilu 2019," kata Wakil Ketua Dewan Penasehat Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).
Dia berharap bahwa keputusan Presiden Jokowi itu didasari oleh fakta tentang harga BBM premium yang sesungguhnya. "Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan, pencitraan dan sebagainya," kata wakil ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia mengatakan, segala keputusan pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. "Tapi itu bahwa diakui daya beli masyarakat yang menurun ini juga masalah baru karena selama ini kan tidak pernah diakui daya beli masyarakat turun dan selama ini tidak pernah diakui masyarakat dalam problema ekonomi," ujar wakil ketua MPR ini.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa HNW ini menilai pembatalan kenaikan harga BBM itu sebagai bukti bahwa koordinasi di internal kabinet sangat lemah."Dan itu menghadirkan kegalauan di tingkat publik karena kalau negara diurusi semacam ini akan menjadi bagaimana Indonesia ke depan," ujar wakil ketua MPR ini.
"Bahwa kemudian itu diturunkan oleh Bapak Jokowi. Saya berharap itu bukan karena pencitraan karena menjelang Pemilu 2019," kata Wakil Ketua Dewan Penasehat Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).
Dia berharap bahwa keputusan Presiden Jokowi itu didasari oleh fakta tentang harga BBM premium yang sesungguhnya. "Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan, pencitraan dan sebagainya," kata wakil ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia mengatakan, segala keputusan pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. "Tapi itu bahwa diakui daya beli masyarakat yang menurun ini juga masalah baru karena selama ini kan tidak pernah diakui daya beli masyarakat turun dan selama ini tidak pernah diakui masyarakat dalam problema ekonomi," ujar wakil ketua MPR ini.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa HNW ini menilai pembatalan kenaikan harga BBM itu sebagai bukti bahwa koordinasi di internal kabinet sangat lemah."Dan itu menghadirkan kegalauan di tingkat publik karena kalau negara diurusi semacam ini akan menjadi bagaimana Indonesia ke depan," ujar wakil ketua MPR ini.
(maf)
