OTT Kepala Daerah, Mendagri: Ini Warning Bagi yang Baru Terpilih
Rabu, 10 Oktober 2018 - 23:04 WIB
OTT Kepala Daerah, Mendagri: Ini Warning Bagi yang Baru Terpilih
A
A
A
JAKARTA - Operasi tangkap tangan masih menjerat sejumlah kepala daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, harusnya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi jadi warning bagi kepala daerah yang lain, khususnya bagi yang baru dilantik sehingga mereka tidak jatuh dan terjerat kasus yang sama.
Tjahjo mengaku prihatin sampai saat ini masih ada kepala daerah yang kena jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia minta, kasus kepala daerah terjaring operasi OTT dijadikan warning. Terutama bagi kepala daerah yang baru terpilih. "Ini warning," kata Tjahjo di sela-sela pertemuan dengan DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Ia kemudian bercerita tentang inisiatifnya mengajak para gubernur yang baru dilantik Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan KPK. Di KPK, para kepala daerah diberi pemahaman utuh dan rinci tentang area rawan korupsi dan tentang segala hal yang terkait dengan pencegahan korupsi.
Tahjo berharap, langkahnya membawa para kepala daerah yang baru dilantik berdiskusi dengan pimpinan KPK bisa memberi efek positif. Terutama dalam membangun semangat serta komitmen anti korupsi di daerah.
"Teman-teman gubernur yang baru dilantik oleh Bapak Presiden kemari kami ajak untuk ketemu KPK. Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan diutamakan. Saya ajak dengan KPK supaya teman-teman gubernur paham area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak dan retribusi mekanisme pembelian barang dan jasa dan lain-lain," ujarnya.
Ia mengakui, dari tahun ke tahun kepala daerah yang kena kasus korupsi kecenderungannya meningkat. Padahal, dari sisi sistem pengawasan dan pencegahan sudah baik. KPK pun aktif memberikan supervisi.
"Sistemnya sudah bagus, fungsi pencegahannya terus ditingkatkan. Memahami area rawan korupsi sudah terus. Seluruh kementerian/lembaga juga sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi kembali ke manusianya," kata Tjahjo.
Tjahjo juga menjelaskan tentang kasus yang menjerat Bupati Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya, Kemendagri telah mengambil langkah menunjuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati. Langkah ini semata untuk menjamin agar roda pemerintahan di Pasuruan tetap berjalan normal.
Pertimbangannya memang karena Bupati Pasuruan telah berstatus tersangka dan sudah ditahan KPK. "Untuk Malang karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyelidikan walaupun statusnya tersangka, masih belum kami tunjuk Plt-nya sampai nanti dengan proses penyelidikannya sampai di mana," kata Tjahjo.
Tjahjo mengaku prihatin sampai saat ini masih ada kepala daerah yang kena jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia minta, kasus kepala daerah terjaring operasi OTT dijadikan warning. Terutama bagi kepala daerah yang baru terpilih. "Ini warning," kata Tjahjo di sela-sela pertemuan dengan DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Ia kemudian bercerita tentang inisiatifnya mengajak para gubernur yang baru dilantik Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan KPK. Di KPK, para kepala daerah diberi pemahaman utuh dan rinci tentang area rawan korupsi dan tentang segala hal yang terkait dengan pencegahan korupsi.
Tahjo berharap, langkahnya membawa para kepala daerah yang baru dilantik berdiskusi dengan pimpinan KPK bisa memberi efek positif. Terutama dalam membangun semangat serta komitmen anti korupsi di daerah.
"Teman-teman gubernur yang baru dilantik oleh Bapak Presiden kemari kami ajak untuk ketemu KPK. Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan diutamakan. Saya ajak dengan KPK supaya teman-teman gubernur paham area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak dan retribusi mekanisme pembelian barang dan jasa dan lain-lain," ujarnya.
Ia mengakui, dari tahun ke tahun kepala daerah yang kena kasus korupsi kecenderungannya meningkat. Padahal, dari sisi sistem pengawasan dan pencegahan sudah baik. KPK pun aktif memberikan supervisi.
"Sistemnya sudah bagus, fungsi pencegahannya terus ditingkatkan. Memahami area rawan korupsi sudah terus. Seluruh kementerian/lembaga juga sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi kembali ke manusianya," kata Tjahjo.
Tjahjo juga menjelaskan tentang kasus yang menjerat Bupati Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya, Kemendagri telah mengambil langkah menunjuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati. Langkah ini semata untuk menjamin agar roda pemerintahan di Pasuruan tetap berjalan normal.
Pertimbangannya memang karena Bupati Pasuruan telah berstatus tersangka dan sudah ditahan KPK. "Untuk Malang karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyelidikan walaupun statusnya tersangka, masih belum kami tunjuk Plt-nya sampai nanti dengan proses penyelidikannya sampai di mana," kata Tjahjo.
(poe)
