Pertemuan Pimpinan DPD dan KPK Bahas Sejumlah Masalah
Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:00 WIB
Pertemuan Pimpinan DPD dan KPK Bahas Sejumlah Masalah
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Pertemuan di Ruang Kerja OSO, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 12.00 WIB.
"KPK memberikan penjelasan secara khusus yang dapat diterima secara logika oleh DPD dan kita baru memahami maksud dan tujuan, bahkan prestasi yang telah dicapai. Memang tentunya sesuatu yang sulit itu, sulit juga untuk dijelaskan," kata OSO usai pertemuan, Rabu (10/10/2018).
OSO menyampaikan bahwa DPD RI konsisten mendukung KPK karena lembaga antikorupsi itu dianggap masih dibutuhkan. "Mungkin KPK bisa menjelaskan secara langsung, banyak hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan di sini, jadi bahan untuk kita bahas di lembaga kita ini yang menyangkut daerah-daerah, karena hampir semua daerah yang banyak kena tangkap," ujarnya.
Maka itu, kata dia, DPD RI ingin menyatukan pemikiran dengan KPK. "Lantas bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan, sehingga tidak terjadi perluasan-perluasan penangkapan," kata ketua umum Partai Hanura ini.
Akan tetapi, kata dia, proses hukum harus tetap dilaksanakan. "Itu yang tidak bisa hukum di bawa ke politik, karena hukum adalah panglima di negara kita," ujar wakil ketua MPR ini.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui banyak hal yang dibahas antara dirinya dengan OSO tadi. Pertama, penilaian dari dunia internasional.
"Saya tadi menjelaskan penilaian itu dilakukan oleh 9 lembaga survei dan itu terkait dengan hampir setiap hari tingkah laku kita," kata Agus Rahardjo dalam kesempatan sama.
Menurut dia, perubahan sistem yang sangat mendasar diperlukan untuk pencegahan korupsi. "Banyak sektor juga perlu dilakukan perubahan, tapi yang tidak kalah pentingnya supaya orang juga ada jeranya supaya penindakannya juga dilakukan," ucapnya.
"KPK memberikan penjelasan secara khusus yang dapat diterima secara logika oleh DPD dan kita baru memahami maksud dan tujuan, bahkan prestasi yang telah dicapai. Memang tentunya sesuatu yang sulit itu, sulit juga untuk dijelaskan," kata OSO usai pertemuan, Rabu (10/10/2018).
OSO menyampaikan bahwa DPD RI konsisten mendukung KPK karena lembaga antikorupsi itu dianggap masih dibutuhkan. "Mungkin KPK bisa menjelaskan secara langsung, banyak hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan di sini, jadi bahan untuk kita bahas di lembaga kita ini yang menyangkut daerah-daerah, karena hampir semua daerah yang banyak kena tangkap," ujarnya.
Maka itu, kata dia, DPD RI ingin menyatukan pemikiran dengan KPK. "Lantas bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan, sehingga tidak terjadi perluasan-perluasan penangkapan," kata ketua umum Partai Hanura ini.
Akan tetapi, kata dia, proses hukum harus tetap dilaksanakan. "Itu yang tidak bisa hukum di bawa ke politik, karena hukum adalah panglima di negara kita," ujar wakil ketua MPR ini.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui banyak hal yang dibahas antara dirinya dengan OSO tadi. Pertama, penilaian dari dunia internasional.
"Saya tadi menjelaskan penilaian itu dilakukan oleh 9 lembaga survei dan itu terkait dengan hampir setiap hari tingkah laku kita," kata Agus Rahardjo dalam kesempatan sama.
Menurut dia, perubahan sistem yang sangat mendasar diperlukan untuk pencegahan korupsi. "Banyak sektor juga perlu dilakukan perubahan, tapi yang tidak kalah pentingnya supaya orang juga ada jeranya supaya penindakannya juga dilakukan," ucapnya.
(maf)
