Empat Isu Utama Pertemuan IMF-WB
Selasa, 09 Oktober 2018 - 06:47 WIB
Empat Isu Utama Pertemuan IMF-WB
A
A
A
Perhelatan bertaraf internasional yang bertajuk “Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia” (Annual Meetings IMF-WB), yang dihujani kritik pedas bahkan minta dibatalkan oleh tim calon presiden (capres) Prabowo Subianto, karena dinilai hanya menghamburkan uang negara, akhirnya terlaksana juga.
Dijadwalkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan internasionalitu selama dua hari tepatnya pada 11 dan 12 Oktober nanti, yang digelar di Nusa Dua, Bali. Sedangkan kehadiran Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) diagendakan pada 10 dan 13 Oktober mendatang. Kedua pucuk pimpinan Indonesia tersebut akan mengikuti sejumlah pembahasan terkait empat isu utama.
Empat isu utama dalam agenda Annual Meetings (AM) IMF-WB kali ini, sebagaimana dibeberkan Ketua Harian Panitia Nasional AM IMF-WB, Susiwijono Moegiarso, meliputi pembahasanhuman capital development index(HCDI),digital economy, keuangan syariah, dan bantuan kebencanaan.
Pembahasan seputar HCDI dinilai sangat penting sebab nantinya akan dipakai untuk pengukuran bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) seluruh dunia. Terkait isudigital economydan keuangan syariah adalah usulan dari tuan rumah.Saat ini harus diakui berbagai negara masih berbeda kebijakan yang tajam dalam masalahdigital economyyang tidak mengenal batas negara sehingga perlu diatur agar memiliki kesepahaman, di antaranya disiapkan sebanyak 12 prinsip bagaimana sebuah negara dalam mengembangkanfinancial technologi.Isu lebih spesifik dari empat isu utama jadi pokok pembahasanadalah seputar keuangan syariah. Pembahasan keuangan syariah dinilai menyentuh langsung kepentingan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.Adapun isu lainnya terkait bencana alam bukan sekadar membahas penggalangan dana, melainkan juga fokus pada kontribusi negara terkait bencana. Pembahasan isu tersebut diarahkan pada penyusunanDisaster Risk Finance and Insurance(DRFI),misalnya bagaimana skema pembiayaan dalam mengatasi risiko bencana dan asuransi pascabencana.Sepekan menjelang gelaran internasional yang dihadiri 189 negara di Pulau Dewata, Bali, polemik semakin tajam terutama terkait dengan pendanaan yang dinilai sangat besar dan manfaat yang bisa dipetik Indonesia selaku tuan rumah. Akhirnya pihak Istana Kepresidenan pun memberi keterangan mengapa Indonesia bisa terpilih sebagai penyelenggara pertemuan.Pengajuan proposal sebagai tuan rumah dilayangkan September 2014 pada era pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selang setahun, tepatnya Oktober 2015, Indonesia mendapat kepastian sebagai tuan rumah.Ternyata untuk menjadi pelaksana pertemuan tidak mudah sebab bersaing dengan sejumlah negara yang juga sangat berminat.Namun, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah tidak sepenuhnya mendapat tanggapan positif. Sejumlah elite politik pun justru menentang perhelatan internasional yang diperkirakan bakal dihadiri 34.000 orang. Puncak polemik pelaksanaan Annual Meetings IMF-WB 2018 ketika Prabowo Subianto dan tim mengkritisi biaya yang dikeluarkan pemerintah.Capres nomor urut02 itu menilai pertemuan yang berlangsung 8–14 Oktober 2018 dengan biaya sekitar Rp855,5 miliar seharusnya dibatalkan. Anggaran besar itu sebaiknya dialokasikan untuk penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Palu. Pertemuan tersebut dianggap sebagai ajang bermewah-mewah, tidak menunjukkan empati kepada masyarakat yang terkena musibah.Benarkahpertemuan tersebut menghabiskan dana superjumbo? Memang, pemerintah dan DPR menetapkan plafon anggaran Rp855,5 miliar. Rincian anggaran yang disepakati sebanyak Rp45,5 miliar pada 2017 dan Rp810,1 miliar pada 2018. Namun, pemerintah mengklaim dana yang dipakai hanya Rp566,9 miliar.Jauh lebih besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dan Peru lebih dari Rp1 triliun ketika jadi tuan rumah. Sebenarnya, pemerintah tak perlu sensitif dengan sorotan anggaran tinggal menjelaskan secara transparan bagaimana penggunaan dana tersebut agar tidak dianggap pemborosan. Biar bagaimanapun, perhelatan internasional itu juga penting bagi Indonesia di mata dunia, apalagi membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dijadwalkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan internasionalitu selama dua hari tepatnya pada 11 dan 12 Oktober nanti, yang digelar di Nusa Dua, Bali. Sedangkan kehadiran Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) diagendakan pada 10 dan 13 Oktober mendatang. Kedua pucuk pimpinan Indonesia tersebut akan mengikuti sejumlah pembahasan terkait empat isu utama.
Empat isu utama dalam agenda Annual Meetings (AM) IMF-WB kali ini, sebagaimana dibeberkan Ketua Harian Panitia Nasional AM IMF-WB, Susiwijono Moegiarso, meliputi pembahasanhuman capital development index(HCDI),digital economy, keuangan syariah, dan bantuan kebencanaan.
Pembahasan seputar HCDI dinilai sangat penting sebab nantinya akan dipakai untuk pengukuran bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) seluruh dunia. Terkait isudigital economydan keuangan syariah adalah usulan dari tuan rumah.Saat ini harus diakui berbagai negara masih berbeda kebijakan yang tajam dalam masalahdigital economyyang tidak mengenal batas negara sehingga perlu diatur agar memiliki kesepahaman, di antaranya disiapkan sebanyak 12 prinsip bagaimana sebuah negara dalam mengembangkanfinancial technologi.Isu lebih spesifik dari empat isu utama jadi pokok pembahasanadalah seputar keuangan syariah. Pembahasan keuangan syariah dinilai menyentuh langsung kepentingan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.Adapun isu lainnya terkait bencana alam bukan sekadar membahas penggalangan dana, melainkan juga fokus pada kontribusi negara terkait bencana. Pembahasan isu tersebut diarahkan pada penyusunanDisaster Risk Finance and Insurance(DRFI),misalnya bagaimana skema pembiayaan dalam mengatasi risiko bencana dan asuransi pascabencana.Sepekan menjelang gelaran internasional yang dihadiri 189 negara di Pulau Dewata, Bali, polemik semakin tajam terutama terkait dengan pendanaan yang dinilai sangat besar dan manfaat yang bisa dipetik Indonesia selaku tuan rumah. Akhirnya pihak Istana Kepresidenan pun memberi keterangan mengapa Indonesia bisa terpilih sebagai penyelenggara pertemuan.Pengajuan proposal sebagai tuan rumah dilayangkan September 2014 pada era pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selang setahun, tepatnya Oktober 2015, Indonesia mendapat kepastian sebagai tuan rumah.Ternyata untuk menjadi pelaksana pertemuan tidak mudah sebab bersaing dengan sejumlah negara yang juga sangat berminat.Namun, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah tidak sepenuhnya mendapat tanggapan positif. Sejumlah elite politik pun justru menentang perhelatan internasional yang diperkirakan bakal dihadiri 34.000 orang. Puncak polemik pelaksanaan Annual Meetings IMF-WB 2018 ketika Prabowo Subianto dan tim mengkritisi biaya yang dikeluarkan pemerintah.Capres nomor urut02 itu menilai pertemuan yang berlangsung 8–14 Oktober 2018 dengan biaya sekitar Rp855,5 miliar seharusnya dibatalkan. Anggaran besar itu sebaiknya dialokasikan untuk penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Palu. Pertemuan tersebut dianggap sebagai ajang bermewah-mewah, tidak menunjukkan empati kepada masyarakat yang terkena musibah.Benarkahpertemuan tersebut menghabiskan dana superjumbo? Memang, pemerintah dan DPR menetapkan plafon anggaran Rp855,5 miliar. Rincian anggaran yang disepakati sebanyak Rp45,5 miliar pada 2017 dan Rp810,1 miliar pada 2018. Namun, pemerintah mengklaim dana yang dipakai hanya Rp566,9 miliar.Jauh lebih besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dan Peru lebih dari Rp1 triliun ketika jadi tuan rumah. Sebenarnya, pemerintah tak perlu sensitif dengan sorotan anggaran tinggal menjelaskan secara transparan bagaimana penggunaan dana tersebut agar tidak dianggap pemborosan. Biar bagaimanapun, perhelatan internasional itu juga penting bagi Indonesia di mata dunia, apalagi membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
(maf)
