PPP Dorong Polisi Ungkap Tuntas Kasus Ratna Sarumpaet
A
A
A
YOGYAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmurzly meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pembohongan atau hoaks aktivis Ratna Sarumpeat.
Polisi diminta untuk mengungkap apakah motif hoaks itu murni pribadi atau kelompok untuk membangun kesan dizalimi atau playing victim.
Oleh karena itu, kata politikus yang biasa disapa Rommy ini, semua bentuk komunikasi Ratna Sarumpaet dengan pihak lain terkait kebohongan ini diungkap secara tuntas.
“Bila ini tidak terbukti orkestrasi maka tugas penyidik kasus Ratna Sarumpaet sebagai pelajaran sekaligus mengingatkan bangsa Indonesia terhadap gelar sebagai pembuat hoaks terbaik. Sehingga PPP mengusulan 3 Oktober sebagai Hari Antihoaks Nasional,” tutur Rommy sebelum memberikan pembekalan kepada caleg PPP asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Asrama Haji DIY, Jalan Pajajaran (ringroad), Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Jumat 5 Oktober 2018 malam.
Menurut dia, delik kasus ini jelas. Bukan hanya melanggar KUHP namun juga UU Informasi dan Transaksi Elektronik. “Karena itu semua saluran komunikasi yang digunakan Ratna Sarumpaet dalam mengorkestrasi ini harus dibongkar sehingga diketahui aktor kebohongan intelektualnya siapa,” tuturnya.
Menurut Rommy, kasus ini harus menjadi pelajaran. Jangan hanya untuk mendapatkan suatu jabatan, lalu menghalalkan segala cara.
“Saya menyerukan kepada rakyat Indonesia dan capres dan cawapres serta pendukungnya agar meraih kemenangan dengan cara bermartabat dan muruah secara beradab," tuturnya.
Polisi diminta untuk mengungkap apakah motif hoaks itu murni pribadi atau kelompok untuk membangun kesan dizalimi atau playing victim.
Oleh karena itu, kata politikus yang biasa disapa Rommy ini, semua bentuk komunikasi Ratna Sarumpaet dengan pihak lain terkait kebohongan ini diungkap secara tuntas.
“Bila ini tidak terbukti orkestrasi maka tugas penyidik kasus Ratna Sarumpaet sebagai pelajaran sekaligus mengingatkan bangsa Indonesia terhadap gelar sebagai pembuat hoaks terbaik. Sehingga PPP mengusulan 3 Oktober sebagai Hari Antihoaks Nasional,” tutur Rommy sebelum memberikan pembekalan kepada caleg PPP asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Asrama Haji DIY, Jalan Pajajaran (ringroad), Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Jumat 5 Oktober 2018 malam.
Menurut dia, delik kasus ini jelas. Bukan hanya melanggar KUHP namun juga UU Informasi dan Transaksi Elektronik. “Karena itu semua saluran komunikasi yang digunakan Ratna Sarumpaet dalam mengorkestrasi ini harus dibongkar sehingga diketahui aktor kebohongan intelektualnya siapa,” tuturnya.
Menurut Rommy, kasus ini harus menjadi pelajaran. Jangan hanya untuk mendapatkan suatu jabatan, lalu menghalalkan segala cara.
“Saya menyerukan kepada rakyat Indonesia dan capres dan cawapres serta pendukungnya agar meraih kemenangan dengan cara bermartabat dan muruah secara beradab," tuturnya.
(dam)