Fokus Bencana, Pemerintah Diminta Tunda Pertemuan IMF-World Bank
Jum'at, 05 Oktober 2018 - 18:29 WIB
Fokus Bencana, Pemerintah Diminta Tunda Pertemuan IMF-World Bank
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta pemerintah menunda jadwal pelaksanaan Anual Meeting IMF-World Bank yang akan digelar di Bali dalam waktu dekat.
Desakan itu disampaikan Sohibul agar pemerintah lebih fokus dan memprioritaskan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Kami bukan tidak setuju pertemuan itu digelar. Sebagai tuan rumah, pemerintah hendaknya menunda pertemuan itu hingga tanggap darurat bencana selesai dan normal kembali dan memasuki fase rehabilitasi pasca gempa," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Sohibul mengatakan, dengan mempertimbangkan besarnya jumlah korban meninggal, luka-luka dan mengungsi, pihaknya mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana gempa Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional.
Hal itu, lanjut Sohibul, mendesak dilakukan agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan cepat, efektif dan responsif.
Untuk meringankan beban pemerintah dalam menangani bencana Sulawesi Tengah, DPP PKS meluncurkan Gerakan Nasional Tanggal Bencana (Genta) Pusat Khidmad PKS.
DPP PKS juga menginstruksikan seluruh pejabat publik PKS, baik di legislatif maupun eksekutif, baik yang ada di pusat maupun di daerah untuk menyisihkan gajinya untuk membantu korban bencana Sulawesi Tengah.
"Ya minimal menyumbangkan seluruh gajinya di bulan Oktober hingga Desember 2018. Kalau gaji ya sedikit, pendapatan yang lebih besar," kata Sohibul.
Desakan itu disampaikan Sohibul agar pemerintah lebih fokus dan memprioritaskan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Kami bukan tidak setuju pertemuan itu digelar. Sebagai tuan rumah, pemerintah hendaknya menunda pertemuan itu hingga tanggap darurat bencana selesai dan normal kembali dan memasuki fase rehabilitasi pasca gempa," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Sohibul mengatakan, dengan mempertimbangkan besarnya jumlah korban meninggal, luka-luka dan mengungsi, pihaknya mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana gempa Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional.
Hal itu, lanjut Sohibul, mendesak dilakukan agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan cepat, efektif dan responsif.
Untuk meringankan beban pemerintah dalam menangani bencana Sulawesi Tengah, DPP PKS meluncurkan Gerakan Nasional Tanggal Bencana (Genta) Pusat Khidmad PKS.
DPP PKS juga menginstruksikan seluruh pejabat publik PKS, baik di legislatif maupun eksekutif, baik yang ada di pusat maupun di daerah untuk menyisihkan gajinya untuk membantu korban bencana Sulawesi Tengah.
"Ya minimal menyumbangkan seluruh gajinya di bulan Oktober hingga Desember 2018. Kalau gaji ya sedikit, pendapatan yang lebih besar," kata Sohibul.
(maf)
