Gus Ipul Syok Kepala Daerah di Pasuruan Ditangkap KPK

Kamis, 04 Oktober 2018 - 19:58 WIB
Gus Ipul Syok Kepala...
Gus Ipul Syok Kepala Daerah di Pasuruan Ditangkap KPK
A A A
SURABAYA - Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf mengaku kaget mendapat kabar kepala daerah di Pasuruan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, orang nomor dua di Jatim itu sempat syok karena mengira yang ditangkap komisi antirasuah itu adalah adiknya, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.

Namun belakangan diketahui bahwa yang diamankan adalah Wali Kota Pasuruan, Setiyono. Pejabat berusia 63 tahun itu ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Pasuruan.

OTT tersebut, dilakukan tim penyidik KPK, pada Kamis (4/10/2018) pagi, sekitar pukul 06.30 WIB. Enam orang ditangkap, termasuk Wali Kota Pasuruan, Setiyono. Dalam OTT ini, KPK menyita uang yang diduga suap senilai Rp120 juta.

“Saya kaget (mendengar kabar kepala daerah di Pasuruan ditangkap KPK). Saya syok juga dan langsung menghubungi adik saya (Irsyad Yusuf). Akhirnya setelah saya hubungi dia sedang di Jakarta,” kata Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf.

Gus Ipul menyatakan, kekagetannya bukan hanya karena ada adiknya yang menjadi kepala daerah di Pasuruan. Namun, dia juga kaget karena ini sudah yang kesekian kalinya kepala daerah di Jatim terjerat kasus hukum.

Pihaknya berharap ini merupakan yang terakhir kali setelah Wali Kota Blitar Samanhudi dan juga mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli. Kedua pejabat itu juga terjaring OTT dalam perkara suap.

“Ini (OTT KPK) harus menjadi pelajaran bagi semua kepala daerah. Bahwa status WTP (wajar tanpa pengecualian) tidak cukup. Harus ada integritas didalamnya. “Kejahatan itu karena dua hal, niat dan kesempatan. Kesempatan ditutup dengan aturan. Sementara niat ditutup dengan integritas,” tandas Gus Ipul.

Ketua PBNU ini menambahkan, kepala daerah sekarang harus semakin sadar bahwa, eranya sudah semakin terbuka. Pihaknya juga sudah mendorong kepala daerah untuk bekerjasama dengan KPK, BPK, BPKP dan juga kejaksaan. Sinergi ini untuk mengantisipasi mempersempit potensi tindak pidana korupsi.

“Khusus untuk kepala daerah yang baru, harus benar-benar cermat. Silahkan pilih kepala dinas yang bagus dan sekda yang berintegritas,” tandasnya.
(pur)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.1582 seconds (0.1#10.140)