Bawaslu Imbau Parpol Tak Kampanye Saat Jalankan Misi Kemanusiaan
Rabu, 03 Oktober 2018 - 16:47 WIB
Bawaslu Imbau Parpol Tak Kampanye Saat Jalankan Misi Kemanusiaan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, meminta kesadaran dari para partai politik (parpol) tidak kampanye saat menjalankan misi kemanusiaan di daerah terdampak bencana seperti di Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Apakah di kondisi seperti itu tega gitu kan, apa bisa melakukan kegiatan kampanye. Jadi saya kira kembali pada parpol harus melihat kondisi kemanusiaan orang yang sedang susah," ujar Abhan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).
Abhan mengungkapkan pihaknya tentu tidak bisa menghalangi parpol yang ingin melakukan misi kemanusiaan demi membantu para korban. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah pemberian bantuan tersebut berpotensi menjurus menjadi praktik politik uang.
"Ada money politic tadi, peserta pemilu dilarang berikan uang atau materi lainnya selama masa kampanye. Itu kan jadi tipis antara misi kemanusiaan dan itu," terang dia.
Maka dari itu, Abhan menegaskan simbol dari parpol tidak diperbolehkan terpampang pada bantuan yang diberikan untuk para korban. Hingga saat ini, Abhan menyebut batasan yang membedakan antara misi kemanusiaan dengan politik uang masih dibicarakan.
"Nanti kami koordinasikan dengan KPU. Apakah KPU menerbitkan SE (Surat Edaran) atau apa. Regulasi kampanye KPU yang membuat," tuturnya.
"Apakah di kondisi seperti itu tega gitu kan, apa bisa melakukan kegiatan kampanye. Jadi saya kira kembali pada parpol harus melihat kondisi kemanusiaan orang yang sedang susah," ujar Abhan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).
Abhan mengungkapkan pihaknya tentu tidak bisa menghalangi parpol yang ingin melakukan misi kemanusiaan demi membantu para korban. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah pemberian bantuan tersebut berpotensi menjurus menjadi praktik politik uang.
"Ada money politic tadi, peserta pemilu dilarang berikan uang atau materi lainnya selama masa kampanye. Itu kan jadi tipis antara misi kemanusiaan dan itu," terang dia.
Maka dari itu, Abhan menegaskan simbol dari parpol tidak diperbolehkan terpampang pada bantuan yang diberikan untuk para korban. Hingga saat ini, Abhan menyebut batasan yang membedakan antara misi kemanusiaan dengan politik uang masih dibicarakan.
"Nanti kami koordinasikan dengan KPU. Apakah KPU menerbitkan SE (Surat Edaran) atau apa. Regulasi kampanye KPU yang membuat," tuturnya.
(maf)
