Pemerintah Diminta Tak Sepelekan Peretasan 50 Juta Akun Facebook
Selasa, 02 Oktober 2018 - 08:38 WIB
Pemerintah Diminta Tak Sepelekan Peretasan 50 Juta Akun Facebook
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta tak menganggap enteng peristiwa peretasan 50 juta akun Facebook via fitur View As. Terlebih, peretasan itu berulangkali terjadi.
Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI), Galang Prayogo mengatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan. Kata dia, media sosial dari multiplatform hanya salah satu dari beragam persoalan komunikasi dan informatika.
"Kalau pemerintah tidak proaktif menganalisa kemungkinan buruk yang akan terjadi dan mencari solusi dari itu semua, tentu kekacauan media sosial akan menjadi sebuah keniscayaan,” ujar Galang dihubungi wartawan, Selasa (2/10/2018).
Selain itu, penjelasan Facebook mengenai daftar akun yang diretas dinilai perlu. “Facebook harus terbuka, adakah daftar akun yang diretas berasal dari Indonesia?" tuturnya.
Dia pun mengingatkan bahwa saat ini Indonesia memasuki tahun politik. "Bisa saja akun-akun itu digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye hitam,” katanya.
Lanjut Galang, pihaknya sejak awal sudah memprediksi hoaks akan merajalela menjelang Pilpres 2019. "Semua setuju hoaks menjadi musuh bersama, tetapi tidak ada langkah konkret untuk mencegah itu semua,” imbuhnya.
Dia juga menyinggung penanganan situs hoaks yang dialami Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Dari peristiwa tersebut, dia menilai kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih belum efisien dan membahayakan untuk budaya bermedia sosial di Indonesia.
“Kalau setiap persoalan dibiarkan menjadi fenomena yang meluas. Situs yang jelas-jelas berisi konten negatif sangat lambat ditutup. Persoalan yang ada di depan mata saja lambat, bagaimana nasib pencegahannya?” tegasnya.
Dia melanjutkan, pemerintah kerap abai dengan fenomena yang belakangan sudah ketahui menjadi sumber permasalahan dan kerap lambat menanganinya. “Ini lah yang menjadi persoalan dasar media sosial di Indonesia," pungkasnya.
Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI), Galang Prayogo mengatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan. Kata dia, media sosial dari multiplatform hanya salah satu dari beragam persoalan komunikasi dan informatika.
"Kalau pemerintah tidak proaktif menganalisa kemungkinan buruk yang akan terjadi dan mencari solusi dari itu semua, tentu kekacauan media sosial akan menjadi sebuah keniscayaan,” ujar Galang dihubungi wartawan, Selasa (2/10/2018).
Selain itu, penjelasan Facebook mengenai daftar akun yang diretas dinilai perlu. “Facebook harus terbuka, adakah daftar akun yang diretas berasal dari Indonesia?" tuturnya.
Dia pun mengingatkan bahwa saat ini Indonesia memasuki tahun politik. "Bisa saja akun-akun itu digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye hitam,” katanya.
Lanjut Galang, pihaknya sejak awal sudah memprediksi hoaks akan merajalela menjelang Pilpres 2019. "Semua setuju hoaks menjadi musuh bersama, tetapi tidak ada langkah konkret untuk mencegah itu semua,” imbuhnya.
Dia juga menyinggung penanganan situs hoaks yang dialami Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Dari peristiwa tersebut, dia menilai kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih belum efisien dan membahayakan untuk budaya bermedia sosial di Indonesia.
“Kalau setiap persoalan dibiarkan menjadi fenomena yang meluas. Situs yang jelas-jelas berisi konten negatif sangat lambat ditutup. Persoalan yang ada di depan mata saja lambat, bagaimana nasib pencegahannya?” tegasnya.
Dia melanjutkan, pemerintah kerap abai dengan fenomena yang belakangan sudah ketahui menjadi sumber permasalahan dan kerap lambat menanganinya. “Ini lah yang menjadi persoalan dasar media sosial di Indonesia," pungkasnya.
(kri)
