Mendagri Minta KPU Hentikan Kampanye Pemilu di Wilayah Bencana

Senin, 01 Oktober 2018 - 20:04 WIB
Mendagri Minta KPU Hentikan...
Mendagri Minta KPU Hentikan Kampanye Pemilu di Wilayah Bencana
A A A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengelurakan kebijakan penghentian kampanye di daerah terdampak gempa-tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Tjahjo menilai akan lebih baik saat ini difokuskan pada penyelesaian tanggap darurat terlebih dahulu.

“Saya mohon pada KPU jangan ada kampanye dulu. Stop dulu. Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya,” kata Tjahjo di Komplek Istana Negara, kemarin.

Dia meminta aktivitas berkaitan dengan persiapan pemilu tahun depan dihentikan sementara. Dalam hal ini baik bagi KPUD maupun panwas didaerah terdampak gempa.

“Apa pun, Pileg dan Pilpres bisa ditunda sepanjang daerahnya ada bencana, baik di tingkat TPS, kecamatan, desa, maupun kota dan kabupaten,” ujarnya.
(Baca juga: SBY Imbau Kampanye Dihentikan Sementara, PDIP: Apa Korelasinya? )Tjahjo mengatakan akan berkirim surat kepada KPU melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah. Namun dia menegaskan tidak ada larangan bagi partai politik untuk memberikan bantuan ke Sulteng.

“Soal partai politik mau memberikan bantuan, ya terima kasih. Tapi tidak kampanye dululah Sampai suasana tenang. Apalagi sekarang masih berduka. Saya kira tidak mengganggu tahapan tahapan,” ungkapnya.
(Baca juga: KPU Imbau Bencana Tak Jadi Komoditas Politik )Dia menambahkan Kemendagri juga mengirimkan tim untuk melakukan pendampingan untuk pemda-pemda yang terkena gempa-tsunami. Dia mengatakan hal ini dilakkukan agar jalannya pemerintahan tidak berhenti. Selain itu layanan kepada masyarakat juga dapat berjalan.

“Tim pemerintahan kemendagri terdiri dari ditjen dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil), keuangan daerah, otda, satpol PP dan lainnya akan buka posko pemerintahan sebagai pendampingan di Pemda Sulteng, dan Palu. Serta lihat sikon baru ke Sigi dan Donggala. Ini agar prinsip pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan,” jelanya.
(pur)
Berita Terkait
Calon Anggota KPU Ini...
Calon Anggota KPU Ini Dicecar DPR soal Ratusan Petugas KPPS Meninggal
Kemendagri Jamin Timsel...
Kemendagri Jamin Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu Independen
Luncurkan Tahapan Pemilu...
Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, KPU Minta Semua Pihak Bantu Sukseskan Pemilu
DPR, KPU dan Kemendagri...
DPR, KPU dan Kemendagri Belum Mendapat Titik Temu Pelaksanaan Pemilu 2024
Data Pemilih di KPU...
Data Pemilih di KPU Dikabarkan Bocor, Dukcapil Pastikan Server E-KTP Aman
Diduga Ada Kecurangan...
Diduga Ada Kecurangan Hitung Suara Sirekap, Ini Daftar Link Lapornya
Berita Terkini
Alasan Hotman Paris...
Alasan Hotman Paris Tidak Khawatir soal Ucapannya 'Lu Punya Otak Gak?' Dilaporkan ke Polisi
Kejagung Dijadwalkan...
Kejagung Dijadwalkan Periksa Febrie Adriansyah Hari Ini, Sebelumnya Mangkir
Pakar: Pertemuan Kapolri-Direktur...
Pakar: Pertemuan Kapolri-Direktur FBI Langkah Strategis Hadapi Kejahatan Transnasional
Sebut 108 UU Perlu Diubah,...
Sebut 108 UU Perlu Diubah, Cak Imin: Omnibus Law Ciptaker hingga Agraria
KPK: Sebelum Serahkan...
KPK: Sebelum Serahkan Amplop ke Menhut, Bupati Kuansing Kumpulkan SGD 46.500
PPATK Ungkap Perputaran...
PPATK Ungkap Perputaran Dana Judi Online Turun hingga Rp286,84 Triliun di Era Prabowo
Infografis
Skuad Timnas Spanyol...
Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, Tak Ada Pemain Real Madrid
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved