Ketua DPR Minta Polisi Tingkatkan Keamanan di Palu dan Donggala
Senin, 01 Oktober 2018 - 13:26 WIB
Ketua DPR Minta Polisi Tingkatkan Keamanan di Palu dan Donggala
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong Komisi III DPR meminta kepolisian untuk meningkatkan pengawasan keamanan di wilayah terdampak gempa dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Tujuannya, agar tidak ada tindak kriminalitas dan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat menggunakan anggaran darurat untuk melakukan evakuasi dan memastikan bantuan yang masuk sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.
Dia pun mendorong Komisi I DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk membangun crisis center guna membantu masyarakat mendapatkan informasi mengenai keluarga ataupun kerabat yang belum ditemukan, serta segera membuka akses komunikasi yang terputus di Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Mautong.
"Guna mengetahui kondisi terakhir mengenai kebutuhan bantuan masyarakat terdampak gempa dan tsunami, kondisi wilayah, dan kerusakan yang terjadi," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (1/10/2018).
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan pemetaan terhadap seluruh infrastruktur yang rusak akibat gempa dan tsunami, terutama bangunan-bangunan yang bersifat pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, serta jalan dan jembatan yang rusak.
"Agar dapat segera dilakukan pembangunan kembali sehingga bangunan-bangunan dan wilayah yang mengalami kerusakan dapat segera pulih," katanya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat menggunakan anggaran darurat untuk melakukan evakuasi dan memastikan bantuan yang masuk sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.
Dia pun mendorong Komisi I DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk membangun crisis center guna membantu masyarakat mendapatkan informasi mengenai keluarga ataupun kerabat yang belum ditemukan, serta segera membuka akses komunikasi yang terputus di Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Mautong.
"Guna mengetahui kondisi terakhir mengenai kebutuhan bantuan masyarakat terdampak gempa dan tsunami, kondisi wilayah, dan kerusakan yang terjadi," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (1/10/2018).
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan pemetaan terhadap seluruh infrastruktur yang rusak akibat gempa dan tsunami, terutama bangunan-bangunan yang bersifat pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, serta jalan dan jembatan yang rusak.
"Agar dapat segera dilakukan pembangunan kembali sehingga bangunan-bangunan dan wilayah yang mengalami kerusakan dapat segera pulih," katanya.
(kri)
