Gempa di Sulawesi Tengah Bisa Jadi Tantangan untuk KPU

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter (SR) mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018) sekitar pukul 18.02 WITA. Akibat gempa tersebut juga menyebabkan tsunami yang mengakibatkan kerusakan dibeberapa daerah.

Menanggapai itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyebut peristiwa bencana itu menjadi tantangan bagi KPU, terutama bila mengganggu infrastruktur, jalur distribusi logistik.

"Yang kedua kalau bencana itu begitu besar, dia justru merubah suatu wilayah administrasi misalnya di Sidoarjo lumpur lapindo itu satu kawasan itu hilang. Jadi kita harus mengubah daftar pemilih, perhitungan tugas, distribusi logistiknya," kata Arief dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tema Pemilu 2019 Pertaruhan Demokrasi, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2018).

Arief menjelaskan, akses komunikasi untuk daerah yang terkena gempa di Provinsi Sulawesi Tengah sedang terganggu. Hal ini membuat KPU kesulitan untuk memonitoring daerah tersebut.

"Nah ini harus diatasi dengan cepat, bahkan besok kita sudah mulai produksi kotak dan bilik suara mulai besok, tapi kalau formulir dan surat suara kita produksi di tahun 2019. Nah mudah mudahan seluruh wilayah di Indonesia tidak terganggu lagi terutama kalau sudah mendekati pemilu, karena itu bisa menjadikan kerumitan-kerumitan dari pemilih penyelenggara," jelasnya.

KPU, lanjut Arief, dalam keadaan seperti ini sudah menyiapkan jalan keluar seperti pada bencana alam yang menimpa Lombok, NTB. Dimana KPU telah mempersiapkan segala macam kebutuhan di daerah terkena bencana, agar mempermudah pekerjaan anggota KPU yang berada di daerah tersebut.

"Beberapa hal untuk membuat temen temen di sana tetap bisa bekerja dengan baik jadi ketika kantornya runtuh, kita sediakan tenda darurat, mereka tetap bisa bekerja di sana. Nah sekarang proses perbaikannya sudah dilakukan, mudah mudahan tidak terlalu lama," ungkapnya.

Arief juga belum mengkhawatirkan terkait identitas yang hilang bagi korban bencana di Sulteng. Sebab menurutnya Tsunami ini belum tahap menghilangkan satu peta administrasi sehingga semua harus berpindah, dan Ini baru kerusukan dipinggir pantai saja.

"Kan sekarang ada data base sudah ada di pusat data, baik data kependudukan itu ada di pusat data kependudukan nasional, termasuk data pemilih itu ada di server pemilih, kalau fisiknya hilang bisa lapor ke kita, kita cek lalu kita bisa urus lagi," tuturnya.