Cegah Gesekan di Pemilu, Polri Harus Maksimalkan Bhabinkantibmas

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Polri harus telah merampungkan pemetaan daerah rawan seiring dimulainya masa kampanye Pemilu 2019. Peran Bhabinkantibmas dan fungsi intelijen harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat hingga selesainya pelaksanaan Pemilu 2019.

“Pemetaan harus sudah selesai dilakukan karena kampanye telah dimulai. Polri harus mengantisipasi terjadinya gesekan di masyarakat karena perbedaan dukungan calon presiden ataupun calon legislatif (Caleg),” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (25/9/2018).

Babinkantibmas dan fungsi intelijen di tubuh Polri dikemukakan Sahroni memiliki peran penting dalam pengamanan pemilu yang dilaksanakan serentak pada 2019 mendatang. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bhabinkantibmas diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya persatuan dan menjadi penengah saat potensi konflik muncul. Sementara dimaksimalkannya fungsi intelijen diharapkan dapat mencegah konflik atau bentrokan sebelum terjadi.

“Bhabinkantibmas harus terus mensosialisasikan pentingnya persatuan meski berbeda pendapat. Jangan sampai Bhabinkantibmas justru condong ke salah satu kubu. Sosialisasikan pesan damai dalam berbagai kesempatan, di pertemuan warga, saat ibadah sholat Subuh ataupun momentum lainnya,” pesan Sahroni.

“Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita berharap Bhabinkantibmas mampu tetap menyadarkan masyarakat akan bahaya perpecahan. Demikian pula intelijen, sampaikan potensi terjadinya gesekan sebelum terjadi kepada pihak yang lebih berwenang menanganinya. Dengan cara ini api akan dipadamkan sebelum membesar,” lanjutnya.

Senada dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Sahroni menekankan instansi-instansi berwenang untuk mencermati maraknya hoaks di media sosial (medsos) jelang Pemilu 2019. Merujuk temuan Polri, jumlah rata-rata hoaks dalam sehari mencapai 3.500 dan diprediksi bakal meningkat seiring makin dekatnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada April tahun depan.

“Direktorat Siber harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan penindakan. Pengawasan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” terang politisi Nasdem ini.

Sebelumnya Bamsoet panggilan akrab Ketua DPR meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menindak tegas pelaku yang terbukti menyebarkan hoaks di media online, media cetak, maupun medsos sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut legislator Golkar itu juga mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah informasi yang masuk. Bamsoet mendorong Kemenkominfo dan Bawaslu menyosialisasikan cara mengolah informasi dari satu sumber agar tidak begitu saja mempercayainya tanpa pengecekan atau konfirmasi.

Mantan Ketua Komisi III ini juga mendorong Polri bersama dengan TNI, pemerintah daerah (pemda), tokoh-tokoh agama, guru, maupun dosen untuk saling bersinergi dalam memerangi hoaks.

Sementara itu, terkait pengamanan Pemilu 2019, Kapolda Banten Brigjen Teddy Minahasa Putra menuturkan pihaknya telah memetakan sebanyak 3.958 TPS (Tempat Pemungutan Suara) masuk dalam kategori rawan satu di wilayah Banten pada Pemilu 2019 nanti. Di samping itu, Polda Banten tukas Teddy juga memetakan sebanyak 1.022 TPS di 8 kabupaten/kota se-Banten yang masuk kategori rawan dua.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gesekan di titik-titik rawan tersebut, Teddy memastikan Polda Banten mengerahkan 2/3 personel untuk pengamanan atau sebanyak 4.706 anggota Polda Banten. Penambahan kekuatan pengamanan dengan melibatkan personel TNI akan disesuaikan jelang hari pencoblosan. Selain TPS, pengamanan diyakinkannya juga akan dilakukan di objek-objek vital dan strategis.