Temuan Bawaslu, Politik Uang Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2019
Selasa, 25 September 2018 - 14:46 WIB
Temuan Bawaslu, Politik Uang Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut bahwa politik uang menjadi salah satu indeks kerawanan yang terjadi di Pemilu 2019. Ada 513 daerah rawan politik uang yang terbagi dalam kategori tinggi dan sedang.
“Politik yang terpantau masif, pada indeks rawan tinggi praktik politik uang terdapat 176 (34,2%) kabupaten/kota dan indeks rawan sedang berjumlah 338 (65,8%) kabupaten/kota," ujar Afif di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
Dimensi praktik politik uang didasarkan pada subdimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu, dan partisipasi publik. Artinya, praktik politik uang dapat terjadi pada tahapan-tahapan tersebut.
Isu startegis lain yang dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan pemilu adalah aspek keamanan yang juga menjadi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 mendatang.
“Subdimensi keamanan dan relasi kuasa di tingkat lokal terdapat di 94 (18,3 persen) kabupaten/kota yang rawan tinggi dan 420 (81,7 persen) yang rawan sedang,” katanya.
Selanjutnya, dalam IKP 2019 oleh Bawaslu ditemukan kerawanan pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana terdapat 94 kabupaten/kota yang memiliki tingga rawan tinggi.
"Pada indeks rawan tinggi netralitas ASN terdapat 94 (18,3%) Kabupaten/Kota dan indeks rawan sedang berjumlah 420 (81,7%) Kabupaten/Kota," jelas dia.
Bahkan pada IKP 2019 Bawaslu menyebutkan isu politisasi Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) turut mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi. "Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA pada indeks rawan tinggi terdapat 90 kabupaten/kota dan indeks rawan sedang berjumlah 424 kabupaten/kota," jelas Afif.
Maka dari itu Afif dan pihaknya dalam hal ini Bawaslu berharap bagi semua pemangku kepentingan pemilu masih agar menghindari politisasi SARA, politik uang dan menghindari pelibatan ASN, TNI dan Polri untuk dapat melakukan pemilu yang bersih.
"Penyelenggara pemilu akan mengoptimalkan supervisi di bawahnya dan memastikan integritas dan profesionalitas dalam terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019," tutupnya.
“Politik yang terpantau masif, pada indeks rawan tinggi praktik politik uang terdapat 176 (34,2%) kabupaten/kota dan indeks rawan sedang berjumlah 338 (65,8%) kabupaten/kota," ujar Afif di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
Dimensi praktik politik uang didasarkan pada subdimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu, dan partisipasi publik. Artinya, praktik politik uang dapat terjadi pada tahapan-tahapan tersebut.
Isu startegis lain yang dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan pemilu adalah aspek keamanan yang juga menjadi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 mendatang.
“Subdimensi keamanan dan relasi kuasa di tingkat lokal terdapat di 94 (18,3 persen) kabupaten/kota yang rawan tinggi dan 420 (81,7 persen) yang rawan sedang,” katanya.
Selanjutnya, dalam IKP 2019 oleh Bawaslu ditemukan kerawanan pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana terdapat 94 kabupaten/kota yang memiliki tingga rawan tinggi.
"Pada indeks rawan tinggi netralitas ASN terdapat 94 (18,3%) Kabupaten/Kota dan indeks rawan sedang berjumlah 420 (81,7%) Kabupaten/Kota," jelas dia.
Bahkan pada IKP 2019 Bawaslu menyebutkan isu politisasi Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) turut mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi. "Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA pada indeks rawan tinggi terdapat 90 kabupaten/kota dan indeks rawan sedang berjumlah 424 kabupaten/kota," jelas Afif.
Maka dari itu Afif dan pihaknya dalam hal ini Bawaslu berharap bagi semua pemangku kepentingan pemilu masih agar menghindari politisasi SARA, politik uang dan menghindari pelibatan ASN, TNI dan Polri untuk dapat melakukan pemilu yang bersih.
"Penyelenggara pemilu akan mengoptimalkan supervisi di bawahnya dan memastikan integritas dan profesionalitas dalam terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019," tutupnya.
(kri)
