Bansos PKH Non-Tunai Jadi Inovasi Inklusi Keuangan Pertama di Dunia

JAKARTA - Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) merupakan karya inovatif pertama di antara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).

"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan," ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat di hadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat.

Siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (21/9/2018) menyebutkan seminar tersebut dipimpin oleh Senior Director Social Protection and Jobs World Bank, Michal Rutkowski. Adapun yang menjadi pembahas yaitu Senior Advisor Social Protection and Jobs, Margaret Grosh dan Global Lead SPJ Delivery System, Kathy Lindert.

Dalam forum yag dihadiri 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank ini, Harry Hikmat menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya. Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara dapat merekam data penerima manfaat.

Selain itu juga berfungsi sebagai basic saving acount (tabungan) dan memiliki dompet (e-wallet). Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial seperti BPNT dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.

Ahli analisis kebijakan dan statistik sosial ini menerangkan, sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.

"Pada awal diluncurkan 2007, PKH menyasar 392 KPM dengan anggaran Rp843 miliar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya Rp17,4 triliun," bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Harry juga memberi apresiasi kepada tim World Bank yang sejak 2007 telah intensif melakukan asistensi dalam proses pengembangan PKH melalui Program for Result (PforR). "Bersama World Bank, kami telah menyusun 9 DLI dan inisiatif baru PKH 2018", imbuhnya.

Berbagai inisiatif baru tersebut diantaranya yakni pembentukan Contact Center tahun 2017 sebagai media complaint handling, PKH sebagai episentrum untuk memastikan komplementaritas berbagai program lain, serta pengembangan penerapan Family Development Session (FDS).

"Tahun 2018, kami merekrut sebanyak 413 pekerja sosial supervisor untuk memastikan FDS diterapkan dengan baik bagi KPM, sehingga diharapkan mendukung capaian tujuan PKH" tutur Harry.

"Presiden menilai PKH merupakan program yang efektif dalam penurunan kemiskinan, hal ini didukung oleh hasil penelitian BPS 2016 menunjukkan bahwa dengan jumlah anggaran yang sama, PKH paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan dibandingkan program bantuan lain", tambah dia.

Harry juga melanjutkan Data Sosial Ekonomi Strategik BPS per April 2018 menunjukkan bahwa faktor yang berkontribusi dalam penurunan kemiskinan di antaranya bantuan sosial tunai pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada triwulan I 2018, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Faktor kedua adalah program bantuan sosial yang didistribusikan tepat waktu.