Eks Kepala BAIS: Pemerintah Jangan Pakai Gaya Soeharto

JAKARTA - Perang tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi masih berjibaku dalam ranah publik, khususnya di media sosial (Medsos). Bahkan tidak hanya di medsos, tapi gerakan tersebut juga sudah melakukan gerakan terbuka di beberapa daerah.

Menanggapi itu, mantan Kepala Badan Intelijen Strategi (BAIS) Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto, mengungkapkan, ada dua cara dalam menangani polemik gerakan #2019GantiPresiden. Cara tersebut ialah dengan by law atau beyond the law.

"Kalau mereka memutuskan cara by law maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka aturan-aturan hukum yang akan dipakai agar supaya benturan kedua kubu ini tidak terjadi," ujar Soleman dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2018).

Soleman membandingkan gerakan ganti presiden di zaman sekarang dengan gerakan ganti presiden di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, pemerintah saat ini masih bersabar dalam menangani gerakan #2019GantiPresiden.

"Jangan dipaksa pemerintah untuk melaksanakan tindakan Balikpapan atau Sukabumi, jangan dipaksa. Kita jangan memaksa pemerintah untuk menggunakan hak atau kapabilitas yang ada di tangan pemerintah, jangan dipaksa," tuturnya.

Soleman berharap jangan sampai gerakan tagar 2019 ganti presiden ditertibkan dengan cara beyond the law seperti pada pemerintahan Soeharto. Yang menggunakan Istilah gerakan 'Sukabumi' dan 'Balikpapan'.

"Dengan hukum kita akan menggunakan pasa-pasal. Tetapi kalau tidak bisa ada cara lain, dan di Indonesia pernah dilakukan. Jangan paksakan pemerintah melakukan membuka jalan ke Sukabumi atau Balikpapan. Untuk itu marilah kita memahami ketika ada persepsi orang lain," jelasnya.