Hasto Sebut Tak Ada Uang Rp5 M Mengalir ke DPP PDIP
Jum'at, 07 September 2018 - 15:09 WIB
Hasto Sebut Tak Ada Uang Rp5 M Mengalir ke DPP PDIP
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah ada aliran uang sekira Rp5 miliar ke DPP PDIP terkait kasus dugaan suap tiga proyek pemerintahan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aliran uang ke DPP disampaikan terdakwa Hasmun Hamzah di sidang pengadilan Tipikor.
"Kami pastikan hal tersebut (aliran uang Rp5 M) tidak benar ya," kata Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (7/9/2018).
Diakui Hasto, memang dalam internal partainya dikenal dengan istilah dana gotong royong yang bersumber dari anggota DPR dan DPRD untuk membantu partai dalam mendanai kegiatan politik termasuk membantu kader yang maju sebagai kepapal daerah.
Sebagai contoh, saat Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta, partai menerima bantuan dari kader untuk membayar biaya saksi. Hal yang sama juga dilakukan saat Tri Risma Haryani mencalonkan diri menjadi calon walikota Surabaya, termasuk kader PDIP lainnya.
Menurutnya, bantuan gotong royong tersebut sudah biasa dilakukan di internal partai berlambang banteng moncong putih dengan tujuan untuk menghindari dana ilegal yang tak jelas sumbernya.
"Bukan yang di pengadilan itu gak ada. yang dipengadilan (keterangan terdakwa Hazmun) gak ada. Tapi dalam pola pemenangan gotong royong kami mengatur dana dari paslon tetapi yang disampaikan di pengadilan saya nyatakan tidak benar," pungkasnya.
"Kami pastikan hal tersebut (aliran uang Rp5 M) tidak benar ya," kata Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (7/9/2018).
Diakui Hasto, memang dalam internal partainya dikenal dengan istilah dana gotong royong yang bersumber dari anggota DPR dan DPRD untuk membantu partai dalam mendanai kegiatan politik termasuk membantu kader yang maju sebagai kepapal daerah.
Sebagai contoh, saat Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta, partai menerima bantuan dari kader untuk membayar biaya saksi. Hal yang sama juga dilakukan saat Tri Risma Haryani mencalonkan diri menjadi calon walikota Surabaya, termasuk kader PDIP lainnya.
Menurutnya, bantuan gotong royong tersebut sudah biasa dilakukan di internal partai berlambang banteng moncong putih dengan tujuan untuk menghindari dana ilegal yang tak jelas sumbernya.
"Bukan yang di pengadilan itu gak ada. yang dipengadilan (keterangan terdakwa Hazmun) gak ada. Tapi dalam pola pemenangan gotong royong kami mengatur dana dari paslon tetapi yang disampaikan di pengadilan saya nyatakan tidak benar," pungkasnya.
(maf)
