Komisi II DPR Akan Dalami 25 Juta Data Pemilih Ganda
Selasa, 04 September 2018 - 14:33 WIB
Komisi II DPR Akan Dalami 25 Juta Data Pemilih Ganda
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR bakal mendalami adanya 25 juta data pemilih ganda temuan koalisi partai politik (Parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terlebih, data pemilih ganda dianggap permasalahan klasik yang muncul setiap Pemilu.
"Ini permasalahan klasik yang bagus diangkat karena KPU sudah bekerja ya," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Dia menjelaskan bahwa data yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Nah berapa kali kita koordinasi dengan KPU, memang kemampuan KPU untuk memastikan keabsahan dari keseluruhan data itu masih ada ketidaknyambungan dengan Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Namun, kata dia, berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri hanya 126 ribu data yang tidak singkron. "Nah semalam pertemuan sekjen koalisi menemukan 25 juta. Nah itu jadi masukan yang sangat berharga bagi kami di Komisi II. Kita akan dalami," paparnya.
Diakuinya bahwa 25 juta data pemilih ganda tersebut merupakan angka yang sangat signifikan. "Kami akan bahas bersama di Komisi II. Karena bagaimanapun ini sudah jadi isu publik," katanya.
"Ini permasalahan klasik yang bagus diangkat karena KPU sudah bekerja ya," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Dia menjelaskan bahwa data yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Nah berapa kali kita koordinasi dengan KPU, memang kemampuan KPU untuk memastikan keabsahan dari keseluruhan data itu masih ada ketidaknyambungan dengan Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Namun, kata dia, berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri hanya 126 ribu data yang tidak singkron. "Nah semalam pertemuan sekjen koalisi menemukan 25 juta. Nah itu jadi masukan yang sangat berharga bagi kami di Komisi II. Kita akan dalami," paparnya.
Diakuinya bahwa 25 juta data pemilih ganda tersebut merupakan angka yang sangat signifikan. "Kami akan bahas bersama di Komisi II. Karena bagaimanapun ini sudah jadi isu publik," katanya.
(kri)
