DPR HUT ke-73, Bamsoet: Harus Produktif Perjuangkan Aspirasi
Rabu, 29 Agustus 2018 - 13:04 WIB
DPR HUT ke-73, Bamsoet: Harus Produktif Perjuangkan Aspirasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR harus lebih produktif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Hal demikian dikatakan Bambang Soesatyo dalam pidatonya di rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 DPR, hari ini.
"Untuk melaksanakan amanah rakyat di bidang legislasi, selama Tahun Sidang 2017-2018, DPR telah berhasil menyelesaikan 17 undang-undang," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Sehingga, lanjut dia, semua undang-undang yang disetujui selama Periode 2014-2019 adalah sebanyak 62 undang-undang. "Harus diakui kinerja di bidang legislasi belum sesuai dengan harapan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Untuk itu, lanjut dia, pimpinan DPR tidak henti-hentinya mengajak semua fraksi, komisi, badan dan seluruh anggota DPR untuk bekerja keras menuntaskan rancangan undang-undang yang sudah disepakati dalam Prolegnas.
Dia melanjutkan, Pimpinan DPR bersama pimpinan Fraksi-fraksi terus berikhtiar untuk mencari jalan terhadap pembahasan RUU yang macet dan berlarut-larut, ada yang dua tahun, satu tahun dan berkali-kali masa sidang.
"Alhamdulillah, hasilnya cukup menggembirakan. Pada masa sidang yang lalu, kita berhasil menetapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang sudah dibahas selama 2 tahun, menjadi Undang-undang," kata Politikus Partai Golkar ini.
Kemudian kata dia, DPR juga bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU KUHP, sebagai hadiah terbesar DPR periode ini untuk bangsa dan negara. Dia menambahkan, untuk menjalankan amanah di bidang anggaran, DPR terus meningkatkan komitmennya agar setiap rupiah dan program yang ditetapkan dalam APBN adalah benar-benar untuk rakyat.
Karena, kata dia, APBN adalah instrumen yang paling strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. "Anggaran untuk daerah dan desa terus ditingkatkan, pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan terus kita prioritaskan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan terus dipertajam sasarannya serta dimantapkan kualitasnya. Lalu, pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan guna menyatukan Indonesia terus diberikan perhatian.
Demikian pula, lanjut dia, anggaran swasembada pangan, reforma agraria, dan sertifikat gratis untuk rakyat terus di tambah dan ditingkatkan. "Selama Tahun Sidang 2017-2018, melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran, DPR telah menjalankan fungsi anggaran dengan baik dan efektif," tuturnya.
"Untuk melaksanakan amanah rakyat di bidang legislasi, selama Tahun Sidang 2017-2018, DPR telah berhasil menyelesaikan 17 undang-undang," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Sehingga, lanjut dia, semua undang-undang yang disetujui selama Periode 2014-2019 adalah sebanyak 62 undang-undang. "Harus diakui kinerja di bidang legislasi belum sesuai dengan harapan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Untuk itu, lanjut dia, pimpinan DPR tidak henti-hentinya mengajak semua fraksi, komisi, badan dan seluruh anggota DPR untuk bekerja keras menuntaskan rancangan undang-undang yang sudah disepakati dalam Prolegnas.
Dia melanjutkan, Pimpinan DPR bersama pimpinan Fraksi-fraksi terus berikhtiar untuk mencari jalan terhadap pembahasan RUU yang macet dan berlarut-larut, ada yang dua tahun, satu tahun dan berkali-kali masa sidang.
"Alhamdulillah, hasilnya cukup menggembirakan. Pada masa sidang yang lalu, kita berhasil menetapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang sudah dibahas selama 2 tahun, menjadi Undang-undang," kata Politikus Partai Golkar ini.
Kemudian kata dia, DPR juga bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU KUHP, sebagai hadiah terbesar DPR periode ini untuk bangsa dan negara. Dia menambahkan, untuk menjalankan amanah di bidang anggaran, DPR terus meningkatkan komitmennya agar setiap rupiah dan program yang ditetapkan dalam APBN adalah benar-benar untuk rakyat.
Karena, kata dia, APBN adalah instrumen yang paling strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. "Anggaran untuk daerah dan desa terus ditingkatkan, pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan terus kita prioritaskan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan terus dipertajam sasarannya serta dimantapkan kualitasnya. Lalu, pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan guna menyatukan Indonesia terus diberikan perhatian.
Demikian pula, lanjut dia, anggaran swasembada pangan, reforma agraria, dan sertifikat gratis untuk rakyat terus di tambah dan ditingkatkan. "Selama Tahun Sidang 2017-2018, melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran, DPR telah menjalankan fungsi anggaran dengan baik dan efektif," tuturnya.
(maf)
