Kemhan Perkuat Sinergi dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional
Kemhan Perkuat Sinergi dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka tingkatkan ketahanan nasional, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan rapat koordinasi kebijakan pertahanan negara seluruh daerah 2018 di kantornya, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Pertahanan negara itu sebetulnya bukan saja tanggung jawab Menhan atau TNI, ini adalah tanggung jawab kita semua seluruh elemen bangsa jadi apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pertahanan di negara, kita mengenal ketahanan rakyat semesta yang artinya semua elemen harus terlibat, semua elemen harus bertanggung jawab dalam rangka mengamankan negara kita," ungkap Sekertaris Jendral Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja usai membuka Rakor, Selasa (28/8/2018).
Hadiyan menjelaskan, yang dilakukan Kemhan di daerah-daerah perbatasan antara lain, senantiasa melengkapi ketahanan negara, bagaimana program di perbatasan dengan cara melengkapi menggali potensi-potensi di daerah yang akan di sinkronisasikan/ transformsikan menjadi satu kekuatan utuh.
Ditemui ditempat yang sama, Staf Menteri bidang keamanan Mayjen TNI Sunaryo menjelaskan, pertahanan negara yang kuat harus di topang oleh ketahanan yang tepat sebagai pedoman dan arah pembangunan ketahanan negara.
"Dimana kebijakan pemerintah harus menjadi acuan bagai Menhan, TNI dan para pemangku kepentingan di bidang pertahanan,"tuturnya.
Sunaryo menjelaskan, dalam rakor yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu semagat dan sinergi dalam mengamankan pertahanan negara, serta menjadi moment penting dalam mensinkronisasikan dan mengkonkritkan langkah langkah perjalanan pertahanan negara.
Sementara itu, Kasubdit Pengerahan komponen cadangan dan pendukung Kol Inf Untung Purwadi menjelaskan, peran Perwakilan Kementrian Pertahanan (PKP) di daerah adalah menyampaikan kebijakan kebijakan terkait hasil pembangunan, dimana daerah perlu tahu bahwa masyarakat mendukung pemerintah dalam pembangunan.
Sehingga, dalam pelaksanaannya dukungan dari pemerintah daerah terhadap pertahanan negara menjadi hal yang penting. "Maka kami juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan terhadap Perwakilan Kementerian Pertahanan (PKP) di daerah," pungkas Untung.
"Pertahanan negara itu sebetulnya bukan saja tanggung jawab Menhan atau TNI, ini adalah tanggung jawab kita semua seluruh elemen bangsa jadi apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pertahanan di negara, kita mengenal ketahanan rakyat semesta yang artinya semua elemen harus terlibat, semua elemen harus bertanggung jawab dalam rangka mengamankan negara kita," ungkap Sekertaris Jendral Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja usai membuka Rakor, Selasa (28/8/2018).
Hadiyan menjelaskan, yang dilakukan Kemhan di daerah-daerah perbatasan antara lain, senantiasa melengkapi ketahanan negara, bagaimana program di perbatasan dengan cara melengkapi menggali potensi-potensi di daerah yang akan di sinkronisasikan/ transformsikan menjadi satu kekuatan utuh.
Ditemui ditempat yang sama, Staf Menteri bidang keamanan Mayjen TNI Sunaryo menjelaskan, pertahanan negara yang kuat harus di topang oleh ketahanan yang tepat sebagai pedoman dan arah pembangunan ketahanan negara.
"Dimana kebijakan pemerintah harus menjadi acuan bagai Menhan, TNI dan para pemangku kepentingan di bidang pertahanan,"tuturnya.
Sunaryo menjelaskan, dalam rakor yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu semagat dan sinergi dalam mengamankan pertahanan negara, serta menjadi moment penting dalam mensinkronisasikan dan mengkonkritkan langkah langkah perjalanan pertahanan negara.
Sementara itu, Kasubdit Pengerahan komponen cadangan dan pendukung Kol Inf Untung Purwadi menjelaskan, peran Perwakilan Kementrian Pertahanan (PKP) di daerah adalah menyampaikan kebijakan kebijakan terkait hasil pembangunan, dimana daerah perlu tahu bahwa masyarakat mendukung pemerintah dalam pembangunan.
Sehingga, dalam pelaksanaannya dukungan dari pemerintah daerah terhadap pertahanan negara menjadi hal yang penting. "Maka kami juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan terhadap Perwakilan Kementerian Pertahanan (PKP) di daerah," pungkas Untung.
(pur)
Explore More