Golkar Apresiasi Sikap Idrus Marham

JAKARTA - Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos) karena terjerat sebagai tersangka dalam kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Riau 1.

Idrus diketahui mundur dari posisi menteri pada Jumat 24 Agustus 2018 malam bahkan sebelum ada penetapan tersangka dari KPK terhadap dirinya.

Menanggapi itu, pengurus DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menilai keputusan Idrus harus diapresiasi. Apalagi Idrus ingin fokus dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.

"Ini adalah sikap yang kita apresiasi dari Idrus Marham yang mundur dari menteri sosial karena persoalan hukum yang di hadapinya," ujar Sirajuddin dalam diskusi bertajuk Dinamika Golkar Pasca Pergantian Mensos, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018). (Baca juga: Pimpinan KPK Pastikan Idrus Marham Tersangka Suap PLTU Riau-1 )

Sirajuddin menjelaskan dalam Partai Golkar, di dalamnya juga terdapat pakta integritas yang meminta kader untuk segera mundur dari pengurus jika terlibat proses hukum.

"Kita semua disuruh isi pakta integritas, setiap kader yang menghadapi persoalan hukum untuk mengundurkan diri. Ada pakta integritas tersebut," tandasnya.

Sirajuddin menyebut dalam proses hukum memiliki waktu cukup lama. Idrus pun dikatakannya menyadari posisi Mensos yang sangat penting dan menyangkut banyak orang.

"Kemudian menyangkut orang banyak, gempa lombok yang sampai sekarang belum berhenti. Ini kan menjadi satu tupoksi Kementerian Sosial. Jadi sikap Bang idrus kita apresiasi. Presiden juga cepat mengambil (keputusan). Harus segera karena ini menyangkut kemanusiaan," tuturnya.