Pemerintah Tolak Anggapan Kaget Badan Sikapi Gempa Lombok
Sabtu, 25 Agustus 2018 - 15:00 WIB
Pemerintah Tolak Anggapan Kaget Badan Sikapi Gempa Lombok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membantah tidak memiliki persiapan atau perencanaan yang matang dalam mengatasi persoalan terkait gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu contohnya, menjadikan bencana tsunami di Aceh sebagai pelajaran yang sangat berharga.
"Kalau dibilang kaget badan sebetulnya enggak begitu juga. Karena dari sisi kebijakan sampai ke strategi, peraturan dan sebagainya itu sudah lengkap," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Bertajuk Lombok, Status Bencana dan Kita di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018).
Kemudian, kata dia, kebijakan fiskal pun sudah teranggarkan di berbagai kementerian atau lembaga yang terkoordinasi di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Yang saya ingin sampaikan, pengalaman tsunami saya kira itu menjadi pelajaran paling berharga untuk bangsa ini. Karena di situ lah kita melihat faktual, negara terutama Provinsi Aceh waktu itu stateless betul-betul tidak berfungsi," kata dia.
Bahkan, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Aceh sempat diambil alih oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu, sempat pula dibentuk badan rekonstruksi.
"Kita enggak anggap bahwa di Lombok harus seperti itu perlakuannya. Karena masib ada yang difungsikan, artinya ada sistem yang sudah berjalan," paparnya.
Hal senada diungkapkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Roysepta Abimanyu. "Sebenarnya karena hingar bingar dibilang kaget badan. Tapi banyak kerja-kerja yang enggak kelihatan prof. Padahal tiap tahun juga tetap kita coba misalnya BNPB tiap tahun ada penanggulangan bencana nasional berpindah-pindah," kata Abimanyu dalam kesempatan sama.
Hal yang disampaikan Harry Hikmat dan Roysepta Abimanyu itu sekaligus membantah pernyataan Guru Besar Universitas Pelita Harapan Manilan Ronald Simanjuntak. Sebab, Ronald menilai pemerintah seperti kaget badan menyikapi gempa bumi di Lombok, karena dianggap tidak memiliki persiapan yang matang.
"Kalau dibilang kaget badan sebetulnya enggak begitu juga. Karena dari sisi kebijakan sampai ke strategi, peraturan dan sebagainya itu sudah lengkap," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Bertajuk Lombok, Status Bencana dan Kita di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018).
Kemudian, kata dia, kebijakan fiskal pun sudah teranggarkan di berbagai kementerian atau lembaga yang terkoordinasi di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Yang saya ingin sampaikan, pengalaman tsunami saya kira itu menjadi pelajaran paling berharga untuk bangsa ini. Karena di situ lah kita melihat faktual, negara terutama Provinsi Aceh waktu itu stateless betul-betul tidak berfungsi," kata dia.
Bahkan, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Aceh sempat diambil alih oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu, sempat pula dibentuk badan rekonstruksi.
"Kita enggak anggap bahwa di Lombok harus seperti itu perlakuannya. Karena masib ada yang difungsikan, artinya ada sistem yang sudah berjalan," paparnya.
Hal senada diungkapkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Roysepta Abimanyu. "Sebenarnya karena hingar bingar dibilang kaget badan. Tapi banyak kerja-kerja yang enggak kelihatan prof. Padahal tiap tahun juga tetap kita coba misalnya BNPB tiap tahun ada penanggulangan bencana nasional berpindah-pindah," kata Abimanyu dalam kesempatan sama.
Hal yang disampaikan Harry Hikmat dan Roysepta Abimanyu itu sekaligus membantah pernyataan Guru Besar Universitas Pelita Harapan Manilan Ronald Simanjuntak. Sebab, Ronald menilai pemerintah seperti kaget badan menyikapi gempa bumi di Lombok, karena dianggap tidak memiliki persiapan yang matang.
(kri)
