Fahri Hamzah Nilai Koalisi Parpol Jelang Pilpres Didasarkan Pertimbangan Uang
Kamis, 09 Agustus 2018 - 02:11 WIB
Fahri Hamzah Nilai Koalisi Parpol Jelang Pilpres Didasarkan Pertimbangan Uang
A
A
A
LOMBOK - Koalisi sejumlah partai politik (parpol) menjelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang terjadi sekarang dinilai banyak didasarkan atas pertimbangan uang. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Koalisi yang dibangun saat ini sifatnya lebih didasarkan pada deal-deal materialistik. Deal uang ini,” ungkap Fahri Hamzah di sela mengunjungi korban gempa di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (8/8/2018).
Fahri mengatakan, hal ini terjadi karena koalisi sejumlah parpol baik di kubu Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto tidak dilandasi dengan ideologi yang kuat. "Ini politik uang tingkat tinggi. Semua fulus. Karena enggak ada ide. Kalau enggak ada ide kan akhirnya 'wani piro?" katanya.
Kondisi ini, lanjut politikus PKS ini, juga terjadi karena syarat presidentsial threshold 20% sehingga hal ini menyulitkan parpol-parpol untuk bertarung. "Jadi dosa Pak Jokowi ini tiket (maju dalam pilpres) menjadi mahal. Enggak semua orang bisa, jadi siapa yang punya duit yang bisa beli," ujarnya.
Ketika ditanya siapa yang bermain uang? Fahri mengatakan, "Ya semuanya siapa yang punya." Fahri mengatakan, tarik ulur kedua kubu sebelum pendaftaran, baik kubu Jokowi maupu Prabowo masih akan terus berlangsung hingga last minute.
Karena itu, dia menduga pendaftaran capres-cawapres akan diundur sampai 14 hari atau 2 x 7 hari lagi setelah deadline waktu pendaftaran pada 10 Agustus 2018. ”Tarik-menariknya sangat kencang. Karena dari awal metode koalisinya tidak dibangun pada prinsip- prinsip dasar yang idealis. Tapi lebih pada hitung-hitungan elektabilitas yang debatable,” ujatnya, kemarin.
Fahri mencontohkan, di kubu Jokowi, pihak Muhaimin Iskandar sekalu ketua umum PKB, memprotes jika Jokowi memasang Mahfud MD sebagai cawapres. ”Ini soal elektabilitas kan debatable. Siapa bilang si a yang bagus. Bagaimana kalau salah naruh? Artinya ini kayak judi sehingga sampai akhir belum ada yang buka kartu. Akhirnya rakyat disuruh bengong saja,” katanya.
Hal yang hampir sama juga terjadi di kubu Prabowo.”Bedanya Prabowo kan ketua umum partai. Dia cuma perlu dua tanda tangan lagi dari satu partai. Kalau Jokowi kan bukan ketua partai. Jadi dugaan saya orang bisa kabur semua karena tidak ada yang sependapat. Kecuali kalau tukang bayarnya kuat,” ucapnya.
"Koalisi yang dibangun saat ini sifatnya lebih didasarkan pada deal-deal materialistik. Deal uang ini,” ungkap Fahri Hamzah di sela mengunjungi korban gempa di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (8/8/2018).
Fahri mengatakan, hal ini terjadi karena koalisi sejumlah parpol baik di kubu Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto tidak dilandasi dengan ideologi yang kuat. "Ini politik uang tingkat tinggi. Semua fulus. Karena enggak ada ide. Kalau enggak ada ide kan akhirnya 'wani piro?" katanya.
Kondisi ini, lanjut politikus PKS ini, juga terjadi karena syarat presidentsial threshold 20% sehingga hal ini menyulitkan parpol-parpol untuk bertarung. "Jadi dosa Pak Jokowi ini tiket (maju dalam pilpres) menjadi mahal. Enggak semua orang bisa, jadi siapa yang punya duit yang bisa beli," ujarnya.
Ketika ditanya siapa yang bermain uang? Fahri mengatakan, "Ya semuanya siapa yang punya." Fahri mengatakan, tarik ulur kedua kubu sebelum pendaftaran, baik kubu Jokowi maupu Prabowo masih akan terus berlangsung hingga last minute.
Karena itu, dia menduga pendaftaran capres-cawapres akan diundur sampai 14 hari atau 2 x 7 hari lagi setelah deadline waktu pendaftaran pada 10 Agustus 2018. ”Tarik-menariknya sangat kencang. Karena dari awal metode koalisinya tidak dibangun pada prinsip- prinsip dasar yang idealis. Tapi lebih pada hitung-hitungan elektabilitas yang debatable,” ujatnya, kemarin.
Fahri mencontohkan, di kubu Jokowi, pihak Muhaimin Iskandar sekalu ketua umum PKB, memprotes jika Jokowi memasang Mahfud MD sebagai cawapres. ”Ini soal elektabilitas kan debatable. Siapa bilang si a yang bagus. Bagaimana kalau salah naruh? Artinya ini kayak judi sehingga sampai akhir belum ada yang buka kartu. Akhirnya rakyat disuruh bengong saja,” katanya.
Hal yang hampir sama juga terjadi di kubu Prabowo.”Bedanya Prabowo kan ketua umum partai. Dia cuma perlu dua tanda tangan lagi dari satu partai. Kalau Jokowi kan bukan ketua partai. Jadi dugaan saya orang bisa kabur semua karena tidak ada yang sependapat. Kecuali kalau tukang bayarnya kuat,” ucapnya.
(whb)
