Hatta Taliwang Sebut Ada Peran Asing dalam Amandemen UUD 1945

JAKARTA - Tokoh Pergerakan Hatta Taliwang menyebut ada peranan asing dalam proses amandemen konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 pada awal era reformasi. Indikasi itu terlihat ketika banyaknya pihak asing yang bertandang ke Kompleks Parlemen Senayan.

"Saat amandemen UUD dilakukan MPR RI pada periode 1999-2004, banyak orang asing datang ke MPR dan DPR. Mereka menyampaikan gagasan-gagasan libelarisme untuk Indonesia," kata Hatta Taliwang pada diskusi Polemik dan Ngobrol Bersama Tokoh "Apa Kata Mereka tentang Konstitusi Indonesia", di Kalibata, Jakarta, Sabtu (4/8/2018)

Hatta Taliwang yang pada periode 1999-2004 menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menuturkan, pada periode tersebut banyak orang asing yang berkunjung ke DPR RI dan menyampaikan gagasan-gagasan untuk mengisi reformasi.

Bahkan, Hatta juga menengarai ada lembaga asing yang berkantor di gedung Parlemen, pada proses amandemen konsttiusi. "Hasilnya, setelah empat kali amandemen konstitusi terbentuk sistem ketatanegaraan baru. Ada lembaga baru yang dihidupkan dan ada lembaga yang dihapus," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hatta mengusulkan agar MPR RI dapat melakukan amandemen konstitusi dengan perbaikan sistem ketatanegaraan. "Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan arsitektur kenegaraan yang negarawan, yang mampu menghubungkan cabang-cabang ketatanegaraan sehingga terjadi harmonisasi," katanya.

Jika dilakukan amandemen konsttiusi, Hatta juga mengusulkan dilakukan perbaikan sistem kepartaian di Indonesia. Menurut dia, partai politik harus melakukan kaderisasi dan menyiapkan kader berkualitas dan bermoral baik untuk menghasilkan anggota parlemen yang berkualitas dan baik.