Hatta Taliwang Sebut Ada Peran Asing dalam Amandemen UUD 1945

Minggu, 05 Agustus 2018 - 00:32 WIB
Hatta Taliwang Sebut...
Hatta Taliwang Sebut Ada Peran Asing dalam Amandemen UUD 1945
A A A
JAKARTA - Tokoh Pergerakan Hatta Taliwang menyebut ada peranan asing dalam proses amandemen konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 pada awal era reformasi. Indikasi itu terlihat ketika banyaknya pihak asing yang bertandang ke Kompleks Parlemen Senayan.

"Saat amandemen UUD dilakukan MPR RI pada periode 1999-2004, banyak orang asing datang ke MPR dan DPR. Mereka menyampaikan gagasan-gagasan libelarisme untuk Indonesia," kata Hatta Taliwang pada diskusi Polemik dan Ngobrol Bersama Tokoh "Apa Kata Mereka tentang Konstitusi Indonesia", di Kalibata, Jakarta, Sabtu (4/8/2018)

Hatta Taliwang yang pada periode 1999-2004 menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menuturkan, pada periode tersebut banyak orang asing yang berkunjung ke DPR RI dan menyampaikan gagasan-gagasan untuk mengisi reformasi.

Bahkan, Hatta juga menengarai ada lembaga asing yang berkantor di gedung Parlemen, pada proses amandemen konsttiusi. "Hasilnya, setelah empat kali amandemen konstitusi terbentuk sistem ketatanegaraan baru. Ada lembaga baru yang dihidupkan dan ada lembaga yang dihapus," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hatta mengusulkan agar MPR RI dapat melakukan amandemen konstitusi dengan perbaikan sistem ketatanegaraan. "Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan arsitektur kenegaraan yang negarawan, yang mampu menghubungkan cabang-cabang ketatanegaraan sehingga terjadi harmonisasi," katanya.

Jika dilakukan amandemen konsttiusi, Hatta juga mengusulkan dilakukan perbaikan sistem kepartaian di Indonesia. Menurut dia, partai politik harus melakukan kaderisasi dan menyiapkan kader berkualitas dan bermoral baik untuk menghasilkan anggota parlemen yang berkualitas dan baik.
(pur)
Berita Terkait
Anggap DPD Kayak LSM,...
Anggap DPD Kayak LSM, Jimly Asshiddiqie: Dibubarin Aja
Perubahan UU dan Aturan...
Perubahan UU dan Aturan Kementerian/Lembaga Harus Berdasarkan Kebutuhan Publik
ICW: Ada Kekuatan Besar...
ICW: Ada Kekuatan Besar RUU Minerba Buru-buru Disahkan Jadi Undang-Undang
Sah! DPR Setuju Perppu...
Sah! DPR Setuju Perppu 1 Tahun 2020 Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna, DPR...
Rapat Paripurna, DPR Sepakat P2 APBN 2022 Lolos Jadi Undang-Undang
10 Konstitusi Tertua...
10 Konstitusi Tertua di Dunia, Nomor 9 Jadi Rujukan di Berbagai Pemerintahan
Berita Terkini
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
Infografis
37 Pesawat AS Hancur...
37 Pesawat AS Hancur dan Rusak dalam Perang Iran, Kerugian Rp28 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved