Soal Koalisi Pilpres, PKS Dinilai Tak Akan Ambil Langkah Ekstrem
Jum'at, 03 Agustus 2018 - 09:52 WIB
Soal Koalisi Pilpres, PKS Dinilai Tak Akan Ambil Langkah Ekstrem
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tak akan mengambil langkah ekstrem bila proposal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukannya tak dilirik Partai Gerindra.
Dalam proposal itu, PKS ingin hasil ijtima ulama yang memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dengan Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai cawapres.
"Saya tidak melihat PKS akan resign dari koalisi bila calonnya tak dipakai. Mereka sudah berteman lama," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada SINDOnews, Jumat (3/8/2018).
Siti mengatakan, partai politik kelas menengah sangat berkepentingan memasang calonnya sebagai capres maupun cawapres. Strategi itu diyakini mampu mengerek suara partai dalam pemilu serentak yang baru pertama kali digelar di 2019 nanti.
Siti menilai, kekhawatiran partai politik akan masuk atau tidak masuk di parlemen sebagai hal wajar. Kekhawatiran itu, lanjut Siti, menjadi alasan mengapa setiap partai politik sangat berkepentingan mengusung kadernya sebagai capres maupun cawapres.
"Kalau posisi tawar PKS lemah di pencalonan maka akan berpengaruh pada elektabilitasnya di pemilu nanti. Maka wajar kalau mereka waswas. Bisa mengecil nanti ini partai, atau malah bisa terlempar dari parlemen," tutur Siti.
Dalam proposal itu, PKS ingin hasil ijtima ulama yang memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dengan Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai cawapres.
"Saya tidak melihat PKS akan resign dari koalisi bila calonnya tak dipakai. Mereka sudah berteman lama," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada SINDOnews, Jumat (3/8/2018).
Siti mengatakan, partai politik kelas menengah sangat berkepentingan memasang calonnya sebagai capres maupun cawapres. Strategi itu diyakini mampu mengerek suara partai dalam pemilu serentak yang baru pertama kali digelar di 2019 nanti.
Siti menilai, kekhawatiran partai politik akan masuk atau tidak masuk di parlemen sebagai hal wajar. Kekhawatiran itu, lanjut Siti, menjadi alasan mengapa setiap partai politik sangat berkepentingan mengusung kadernya sebagai capres maupun cawapres.
"Kalau posisi tawar PKS lemah di pencalonan maka akan berpengaruh pada elektabilitasnya di pemilu nanti. Maka wajar kalau mereka waswas. Bisa mengecil nanti ini partai, atau malah bisa terlempar dari parlemen," tutur Siti.
(dam)
