DPR Dukung Kenaikan Alokasi Dana PKH
DPR Dukung Kenaikan Alokasi Dana PKH
A
A
A
KEDIRI - Rencana peningkatan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam APBN 2019 mendapatkan dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberadaan PKH dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di Tanah Air.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak Maret tahun lalu. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (10,64%). Jumlah ini menurun menjadi 26,58 juta orang (10,12 persen) pada September 2017. Jumlah ini terus berkurang menjadi 25,95 juta orang di Maret 2018. Dengan demikian dalam satu tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang hingga 1,9 juta orang."Alhamdulillah sejak PKH lahir kemiskinan kita makin lama makin menurun. Ini adalah kontribusi yang sangat nyata. Maka DPR tidak segan-segan berapapun anggaran yang diminta pemerintah, DPR akan meloloskan," ujar Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhammad Sarmuji dalam acara dialog Dialog Nasional PKH Indonesia Maju yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, kemarin.
Selain Sarmuji dialog ini juga menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi, dan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis.
Sarmuji mengungkapkan pemerintah berencana menambah alokasi anggaran PKH menjadi Rp32 triliun di tahun 2019. Jumlah ini meningkat hampir 100% dibandingkan tahun ini yang hanya Rp17,3 triliun. “Kami hanya berharap jika alokasi anggaran PKH ini tepat sasaran sehingga metode penentuan kualifikasi penerima dan pengawasan bisa terus diperbaiki,” katanya.
Dikatakan Sarmuji, DPR mendukung PKH karena sejalan dengan 4 Target Pembangunan DPR yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi kesenjangan ekonomi atau gini ratio. "Inilah dasar kita mengapa PKH harus dilanjutkan. Melalui PKH kita berharap Indonesia semakin sejahtera," katanya.
Sementara itu anggota III BPK RI Achsanul Kosasi mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan PKH. BPK, lanjutnya, akan terus mengawal anggaran PKH agar tepat sasaran. "Apalagi tahun depan anggarannya akan ditambah. Maka pengawasan harus semakin ditingkatkan," katanya.
Dirjen Linjamsos Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan berdasarkan survei BPS salah satu pendorong penurunan angka kemiskinan adalah adanya berbagai bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Menurutnya pemberina bansos tunai di antaranya melalui PKH yang jumlah penerima manfaatnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2017 jumlah penerima PKH berjumlah 6 juta keluarga maka di tahun 2018 keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta.Selain PKH, bantuan sosial juga berupa program beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai. “Penyaluran program-program bansos ini juga terus meningkat di mana PKH untuk tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei tahun telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal," ujarnya. (Mula Akmal)
Jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak Maret tahun lalu. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (10,64%). Jumlah ini menurun menjadi 26,58 juta orang (10,12 persen) pada September 2017. Jumlah ini terus berkurang menjadi 25,95 juta orang di Maret 2018. Dengan demikian dalam satu tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang hingga 1,9 juta orang."Alhamdulillah sejak PKH lahir kemiskinan kita makin lama makin menurun. Ini adalah kontribusi yang sangat nyata. Maka DPR tidak segan-segan berapapun anggaran yang diminta pemerintah, DPR akan meloloskan," ujar Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhammad Sarmuji dalam acara dialog Dialog Nasional PKH Indonesia Maju yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, kemarin.
Selain Sarmuji dialog ini juga menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi, dan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis.
Sarmuji mengungkapkan pemerintah berencana menambah alokasi anggaran PKH menjadi Rp32 triliun di tahun 2019. Jumlah ini meningkat hampir 100% dibandingkan tahun ini yang hanya Rp17,3 triliun. “Kami hanya berharap jika alokasi anggaran PKH ini tepat sasaran sehingga metode penentuan kualifikasi penerima dan pengawasan bisa terus diperbaiki,” katanya.
Dikatakan Sarmuji, DPR mendukung PKH karena sejalan dengan 4 Target Pembangunan DPR yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi kesenjangan ekonomi atau gini ratio. "Inilah dasar kita mengapa PKH harus dilanjutkan. Melalui PKH kita berharap Indonesia semakin sejahtera," katanya.
Sementara itu anggota III BPK RI Achsanul Kosasi mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan PKH. BPK, lanjutnya, akan terus mengawal anggaran PKH agar tepat sasaran. "Apalagi tahun depan anggarannya akan ditambah. Maka pengawasan harus semakin ditingkatkan," katanya.
Dirjen Linjamsos Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan berdasarkan survei BPS salah satu pendorong penurunan angka kemiskinan adalah adanya berbagai bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Menurutnya pemberina bansos tunai di antaranya melalui PKH yang jumlah penerima manfaatnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2017 jumlah penerima PKH berjumlah 6 juta keluarga maka di tahun 2018 keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta.Selain PKH, bantuan sosial juga berupa program beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai. “Penyaluran program-program bansos ini juga terus meningkat di mana PKH untuk tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei tahun telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal," ujarnya. (Mula Akmal)
(nfl)
Explore More